JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) People Aspiration Center (Peace) mengingatkan rakyat Indonesia tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang akan memanfaatkan momentum peringatan Hari Anti Korupsi Dunia yang jatuh pada Rabu (9/12), menjadi ajang unjuk rasa untuk kepentingan politik praktis tertentu.
“Saya ingatkan seluruh rakyat Indonesia untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang akan membonceng momentum peringatan Hari Anti-Korupsi Dunia, Rabu, 9 Desember 2009, untuk tujuan politik praktis tertentu,” tegas Ketua Umum Peace, Ahmad Syahab di Jakarta, Senin (7/12).
Permintaan tersebut dia sampaikan karena Pecae mensinyalir akan ada pihak-pihak yang akan membuat suasana rusuh dalam peringatan hari korupsi dunia ituKarena itu dia minta aparat kepolisian lebih mengutamakan cara antisipasi
BACA JUGA: Tunggu Izin, yang Disadap Keburu Kabur
Polisi juga diminta menindak tegas siapa saja yang melakukan aksi yang tidak bertanggungjawab termasuk gerakan mendiskriditkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Kalau kegiatan inskonstitusional itu terjadi, lanjut Ahmad Syahab, kejadian itu akan membuat Indonesia kembali mundur seperti zaman Orde Baru
BACA JUGA: Gubernur Kepri Dicekal Imigrasi
Dia katakan, banyak sudah kasus korupsi yang terungkap dan ditangani secara intensif oleh pemerintahan SBY selama lima tahunBACA JUGA: Perkuat Diri, KPK Join dengan PBB
Banyak anggota DPR, pejabat negara yang diseret ke pengadilan Tipikor dan diganjar hukuman“Mari kita lanjutkan dan kita dukung agenda pemberantasan korupsi oleh Pemerintahan SBY yang telah terbukti berhasil memperoleh kemajuan signifikan,” imbau dia.Shahab menambahkan, untuk mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintahan SBY, Peace akan membantu melakukan pendataan kekayaan pejabat publik, dimulai dari para anggota DPR dan mantan anggota DPRAlasannya, karena sumber masalah berawal dari proses pembuatan undang-undang“Kami akan memulainya dengan memperhatikan perubahan gaya hidup dan kepemilikan rumah, mobil pribadi, sebelum dan sesudah menjadi anggota DPR, yang dibandingkan dengan data kekayaan resmi yang dilaporkan kepada nagara," ucapnya.
Bila terjadi ketidakwajaran, Peace akan mempertanyakan dari mana diperoleh tambahan kekayaan itu, apakah dari usaha di luar gaji dan lain-lain (take home pay) sebagai anggota DPR, atau usaha lainBila diperoleh dari keuntungan usaha lain, apakah ada data pembayaran pajaknya, imbuh Shahab.
"Bila UU diproses penuh cacat moral, bertaburan uang siluman, maka selanjutnya akan menjadi sumber masalah seperti lahirnya makelar kasus, mafia peradilan, dan sebagainyaOleh karena itu rakyat Indonesia jangan hanya mendukung pemberantasan mafia peradilan, tapi harus pula memberantas mafia pembuatan undang-undangUntuk itu kami akan mengobarkan Gerakan Mengintai Kekayaan Pejabat Publik,” kata dia.
Mengenai Kasus Bank Century, Shahab bersikap harus menghormati proses hukum yang kini sedang berjalanSetelah pengumuman hasil audit BPK, kini kita tunggu hasil kerja KPK yang tengah menanganinyaDalam proses politik, kita dukung langkah DPR menggelar Hak Angket(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cicak Tuding SBY Lagi Krisis Kepemimpinan
Redaktur : Soetomo