Ada Pungutan, Bukti Anggaran Pendidikan Masih Kurang

JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI, Rohmani, menilai, anggaran pendidikan yang dialokasikan pemerintah hingga saat ini tidak sesuai dengan kebutuhanHal ini disebabkan karena pemerintah tidak memiliki data pokok pendidikan di Indonesia.

“Di dalam UU Sisdiknas memang dijelaskan minimal dana pendidikan 20 persen

BACA JUGA: Ambil Alih UI, Rektor Diberi Ultimatum

Nah, pemerintah menafsirkannya 20 persen saja tanpa menghitung berapa besaran kebutuhan riilnyaAkhirnya, dana yang digelontorkan oleh pemerintah tidak tepat dan tidak sesuai kebutuhan,” ungkap Rohmani ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (1/12).

Politsi dari PKS ini mengungkapkan, seharusnya pemerintah memiliki data yang valid mengenai kebutuhan anggaran pendidikan

BACA JUGA: Pembebasan Lahan PTN Segera Dirampungkan

Menurut Rohmani, besaran anggaran untuk pendidikan dasar jauh dari ideal, terutama untuk program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Buktinya, hingga saat ini pungutan sekolah masih tetap berlangsung sehingga masyarakat yang jadi korbannya.

“Anggaran pendidikan terus naik tapi masyarakat tidak merasakannya

BACA JUGA: Ribuan Guru PNS Desa Antre Mutasi Masuk Kota

Pungutan masih dimana-manaArtinya, dana yang dialokasikan pemerintah tidak cukup,” imbuhnya.

Meski demikian, Rohmani mengakui memang usulan anggaran pendidikan yang diajukan oleh pemerintah sudah diteken DPR, di mana prioritas anggaran tertuju pada perbaikan sekolah rusak“Anggaran pendidikan 2012 diutamakan pada program rehabilitasi sekolah rusak,” tukasnya.

Seperti diketahui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Hari Guru Nasional (HGN), Rabu (30/11) sempat menyebut akan menaikkan anggaran pendidikan pada 2012 sejumlah Rp286,6 triliun dari sebelumnya hanya Rp Rp266,9 triliunAnggaran itu akan digunakan untuk BOS yang harus menjangkau 31,3 juta siswa SD dan 13,4 juta siswa SMP, rehabilitasi sekolah, sertifikasi guru dan beasiswa(cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Kritik Guru Lulus Sertifikasi