jpnn.com - BOBONG – Ada dugaan kuat oknum Kepala Dinas (Kadis) di Kabupaten Pulau Taliabu, Malut, terlibat aktif dalam upaya memenangkan salah satu calon di pilkada setempat.
Kasus ini sudah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu ) Provinsi Maluku Utara. Untuk itu Bawaslu meminta Panwas mengawal kasus ini.
BACA JUGA: Waduh...Belum Ada yang Mendaftar sebagai Pemantau Pemilu
Ketua Bawaslu Malut Sultan Alwan di ruang kerjanya Jumat (30/10) mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima, di kendaraan pribadi oknum kadis itu ditempel stiker calon tertentu.
“Bahkan di sebuah pertemuan di Lede Taliabu, oknum kepala dinas terang-terangan mengajak forum memilih calon tertentu. Ini jelas pelanggaran. Kita sudah minta Panwas Taliabu mendapatkan rekaman pertemuan, jika sudah ditemukan segera disampaikan ke Bawaslu,” kata Sultan.
BACA JUGA: Dosen UNIB Dilaporkan ke Bawaslu
Dikatakan, pelanggaran oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) itu mendapat perhatian khusus dari Bawaslu, yang sudah bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan membentuk tim khusus menangani pelanggaran oleh ASN.
Bawaslu Malut turut menginstruksikan Panwas Taliabu agar kasus ini diseriusi hingga tuntas. “Kapan saja tim ini diperlukan, Bawaslu RI selalu siap dan akan mengirim ke daerah yang memerlukan bantuan,”ungkap Sultan.
BACA JUGA: Gerindra Berhasil Mengunci PMN di APBN 2016
Dari Taliabu dilaporkan Kepala Dinas Pendidikan (Kadiknas) Pulau Taliabu Toni Pontoh diduga nyambi kerja politik. Saat kegiatan Dinas, Toni datang menggunakan mobil pasangan nomor urut satu. Mobil itu mudah terindentifikasi, karena terpasang stiker pasangan nomor urut satu yakni Aliong Mus dan H Ramli. Sriker ditempel di kaca depan mobil. Selain itu ada tulisan nama kedua paslon ini di bagian kiri dan kanan mobil. Saat kegiatan dinas, Toni mengkampanyekan paslon nomor urut satu.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pulau Taliabu Mohtar Tidore dikonfirmasi, Jumat (30/11) membenarkan hal itu. Kamis lalu, Toni dicegat ratusan masayarakat Lede dan dibawa ke kantor Panwaslu. Bahkan nyaris dihakimi karana warga marah dengan ulah Toni yang terlibat politik praktis.
”Saya langsung tentangan warga dan meminta dilaporkan saja sesuai prosedur dan membawa berbagai alat bukti. Akhirnya Jumat (30/10), warga melapor secara resmi ke Panwaslu dengan membawa rekaman video dan foto- foto, serta rekaman suara” jelasnya.
Dikatakan dari bukti-bukti yang disampaikan Kadis pendidikan memang dia melakukan kerja politik untuk mendukung salah satu calon. Dia menegaskan masalah ini akan disampaikan ke Bawaslu Malut dan tembusannya ke Kemenpan agar ada sanksi tegas bahkan hingga pemecatan.
”Kita akan dorong masalah ini hingga ke Kemenpan agar ada efek jera, supaya kedepan PNS tak coba-coba main politik. Kalau mau berpolitik berhenti jadi PNS. Secara kelembagaan kita sesalkan sikap seperti ini,” pungkasnya.
Sementara Kadiknas Toni Pontoh, dikonfirmasi membantah hal itu. ”Saya turun sosialisasi menjalankan tugas kedinasan. Jadi, kami mengumpulkan orang tua wali murid dan para guru memberikan informasi serta pembinaan program 2016,”katanya. (tr-02/rul/ici)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Akhirnya, RAPBN 2016 Disahkan, PMN ke BUMN Gagal
Redaktur : Tim Redaksi