jpnn.com, BATAM - Reaksi masyarakat dari berbagai kalangan terhadap adanya tarian erotis yang dipertontonkan di alun-alun Engku Putri, Batam, Kepri, itu masih terus berlanjut hingga Senin (16/4).
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Batam pun langsung menemui Wali Kota Muhammad Rudi di kantornya, Senin.
BACA JUGA: Tiga Penari Erotis di Dekat Kantor Walikota Jadi Tersangka
Rombongan MUI dipimpin langsung ketuanya KH Usman Ahmad. MUI meminta Pemerintah Kota Batam lebih selektif dalam memberi izin setiap acara yang digelar di Engku Putri maupun ruang publik lainnya. Rudi langsung menyanggupi permintaan MUI itu.
"Tugas ini di bawah tanggung jawab Sekda (Jefridin) nanti, karena berkaitan kesekretariatan ya beliau," kata Rudi yang saat memberikan penjelasan pada awak media ditemani Wakil Wali Kota Amsakar Achmad dan Sekda Batam Jefridin, usai bertemu dengan rombongan MUI.
BACA JUGA: Tiga Penari Erotis di Dekat Kantor Walikota Diamankan Polisi
Tak hanya lebih selektif dalam mengizinkan sebuah acara, Rudi juga berjanji akan secepatnya merampungkan pemagaran Engku Putri. Supaya pada batas waktu tertentu tidak ada lagi warga bisa masuk.
"Ini misal kita beri waktu sampai pukul 00.00 WIB setelah itu tak ada yang boleh masuk lagi, maka pagar segera selesaikan dulu. Perlu saya tekankan Engku Putri tetap untuk umum tapi selektif," katanya.
BACA JUGA: Amien Rais Ceramah soal Partai Setan, Begini Respons MUI
Soal tarian erotis di Engku Putri, dia mengatakan tidak mengetahui acara tersebut. Walau pada hari yang bersamaan ia akui menghadiri pelantikan ketua dan pengurus PMR di lantai 4 Kantor Wali Kota Batam.
"Tak saya jelaskan ke MUI tapi ternyata mereka tahu bahwa saya tak tahu menahu kegiatan itu (tarian erotis, red). Betul pelantikan ada di kantor wali kota, tapi soal kegiatan itu (tarian, red) tak mungkin kami izinkan kalau tahu begitu," tegasnya.
Dia juga menegaskan, organisasi PMR adalah organisasi murni yang di dalam akta pendiriannya tidak ada namanya. Hanya saja kelompok tersebut menggunakan nama dirinya. Dia menambahkan, telah mempersiapkan surat agar namanya dikeluarkan atau tidak dipakai dalam nama organisasi tersebut.
"Nama lain silakan, kalau nama saya Muhammad Rudi tidak bisa," tegasnya.
Terkait proses hukum kasus ini, Rudi menyerahkan sepenuhnya pada polisi. "Silakan ditindak. Sudah dilaporkan resmi oleh Forum Pembauran Kebangsaan," tambahnya.
Dia mengaku tak perlu turun tangan untuk melaporkan kejadian tersebut, karena unsur pidananya berkaitan dengan tarian, bukan soal namanya yang dirugikan. Ia juga tidak merasa namanya dirugikan walau isu yang berkembang saat ini cenderung mengarah ke pribadinya maupun sebagai pemimpin Batam.
"Yang dilaporkan saat ini tindak pidana tari itu, kan yang nari bukan saya, Pak Wakil Wali Kota dan Pak Sekda. Kebetulan PMR ada nama saya, mungkin dikait-kaitkan. 100 persen tak ada hubungannya dengan saya," terangnya.
Ketua MUI Batam KH Usman Ahmad meminta semua pihak menyadari Batam perlu kondusivitas. Hal ini dapat dicapai jika masyarakat menghindari acara-acara yang melanggar norma. "Kita perlu sadari Batam perlu suasana aman dan damai," katanya.
Menurutnya, kini proses hukum sudah berjalan dan biarkan polisi menjalankan tugasnya. Dia memahami jika ada kelompok yang protes, namun dia meminta dalam batas wajar dan tidak mencederai hukum.
"Jangan ada lagi gerakan yang melanggar hukum. Harap tenang kalau masalah tuntutan hukum biar penegak hukum yang proses. Kalau ada acara di ruang publik harus lebih diperhatikan marwah negeri ini," harapnya.
Hal senada dikatakan Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Erlangga. "Semua pihak yang terlibat di sana haruslah memperhatikan unsur kebudayaan Melayu," katanya, Senin (16/4).
Erlangga mengatakan, ke depan, sebaiknya acara-acara yang ditampilkan di depan umum harus dikaji kelayakannya. Agar kejadian pagelaran tarian erotis itu tidak terulang kembali. (ska/iwa/adi/gie)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pejabat Kantor Syabandar Batam Ditangkap Polda Kepri
Redaktur & Reporter : Budi