jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Pertahanan mengkritik keras langkah pemerintah yang melabeli kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai teroris.
Mereka beranggapan pelabelan teroris itu menandakan pemerintah gagap menyelesaikan konflik di Bumi Cenderawasih.
BACA JUGA: KKB Bakar Sekolah dan Rumah Guru, Kapitra: Pemberontak Harus Segera Ditumpas
"Langkah yang diambil pemerintah melalui pelabelan tersebut sejatinya menunjukkan kegagapan dan kebuntuan ide pemerintah dalam upaya penyelesaian konflik Papua," bunyi keterangan pers yang dikirimkan Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf, Kamis (6/5).
Koalisi menilai kebijakan pelabelan memiliki banyak permasalahan dan justru makin memperburuk kondisi konflik di Papua.
BACA JUGA: Irjen Mathius Fakhiri: TNI dan Polri Tidak akan Mundur Selangkah pun Memburu KKB
Label teroris KKB di Papua makin mempertegas pendekatan keamanan (state-security) bagi penanganan konnflik di provinsi paling timur Indonesia itu.
"Pelabelan akan mengabaikan pendekatan keamanan manusia (human security) yang sejatinya dibutuhkan dalam penyelesaian konflik di Papua. Atas dasar itu, selain berpotensi kontraproduktif dan memperburuk spiral kekerasan, kebijakan ini justru akan makin memperpanjang daftar pelanggaran HAM di Papua dan berujung pada instabilitas kondisi keamanan."
BACA JUGA: KKB Dilabeli Teroris, Forum Senior Papua Bereaksi Begini
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Pertahanan merupakan elemen gabungan sejumlah organisasi seperti Imparsial, ELSAM, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, dan ICJR.
Ada juga PILNET Indonesia, Centra Initiative, HRWG, Setara Institute, WALHI, PBHI, Public Virtue, Amnesty International Indonesia, dan KontraS juga bergabung dalam koalisi itu. (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan