DENPASAR-Pertemuan Asian Development Bank Annual Governors Meeting (ADB AGM), mendapat tentanganGerakan Rakyat di Asia yang menentang ADB tersebut menuding ADB justru penyebab dari segala krisis.
Kelompok yang terdiri dari petani, buruh, nelayan, aktifis lingkungan, aktifis pembela HAM, gerakan perempuan dan mahasiswa tersebut, menyatakan, pertemuan Annual Governors Meeting (ADB AGM) yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 - 5 Mei 2009 di Bali tidak akan menjawab krisis-krisis yang terjadi saat ini.
Gerakan Rakyat di Asia menentang ADB (Asian People's Movement Against ADB) mengungkapkan ADB justru sebagai lembaga keuangan di tingkat regional yang menjadi penyebab dari krisis pangan, krisis iklim, krisis energi dan krisis keuangan.
“Operasi proyek-proyek dan kebijakan utang ADB selama ini telah menimbulkan kerusakan sosial dan ekonomi bagi rakyat, khususnya kaum perempuan serta melanggar prinsip-prinsip kedaulatan ekonomi dan politik di Negara-negara Asia,” kata
Teguh Surya, dari Wahana Lingkungan Hidup.
Dani Setiawan dari Koalisi Antiutang, mengatakan, krisis keuangan global tidak dapat menjadi alasan untuk memperkuat peran-peran ADB di tingkat regional
BACA JUGA: Dikritik, Menkeu Menampung
Salah satunya, lanjutnya, dengan cara memberikan penambahan modal bagi ADB dari US$55 miliar menjadi US$165“Sebaliknya, kenyataan mengenai krisis kapitalisme global justeru menjadi momentum melakukan koreksi secara total terhadap peran-peran lembaga keuangan seperti ADB,” katanya.
Publik harus tahu,konsekuensi program dan utang ADB terhadap kehidupan rakyat, terutama yang tinggal di pedesaan dan terlibat dalam sektor-sektor perekonomian yang sangat rentan terhadap krisis saat ini
BACA JUGA: Peserta ADB Disemprot Desinfektan
Gerakan rakyat di Asia juga akan berkonsolidasi untuk mengajukan alternatif baru untuk pembiayaan pembangunan di negara miskin dan berkembang, terutama di kawasan Asia
Untuk itu, kelompok ini sejak 30 April hingga 4 Mei 2009, i membentuk 'Crisis Center' yang akan bertugas melakukan pendampingan dan pembelaan hukum
BACA JUGA: Pemerintah Tak Gegabah Musnahkan Babi
“Pembelaan hukum ini diperuntukkan bagi delegasi gerakan rakyat di tingkat nasional dan internasional yang melakukan perjuangan melawan penjajahan gaya baru yang dilakukan ADB,” tambah Nyi Nyoman Sri Widhianti.Nyoman yang juga, koordinator Crisis Center, mengatakan Crisis Center ini terdiri lebih dari 20 pengacara dan advokat publik yang dikoordinasikan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI Bali) dan Lembaga Bantuan Hukum Bali (LBH Bali).
“Kami mengajak masyarakat luas untuk terlibat dan mendesak pemerintah, dan negara-negara di Asia pada umumnya, agar tidak terlibat dalam upaya memperkuat peran ADB yang justru akan melanjutkan krisis di negara dan kawasan ini,” katanya lagi.(lev)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penularan Flu Babi Lewat Batuk dan Bersin
Redaktur : Tim Redaksi