NUSA DUA-Mendapat kritikan dari Gerakan Rakyat di Asia Menentang Asian Development Bank (Asian People's Movement Against ADB), tidak membuat Menteri Keuangan, Sri Mulyani, gusarDia meminta LSM dan masyarakat mengontrol penggunaan dana ADB.
Disinggung mengenai kelompok masyarakat yang menolak Indonesia meminjam dari ADB, Mulyani mengungkapkan ADB akan mendengarkan kritik yang disampaikan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik kritikan terkait dengan pinjaman atau lingkungan.
"Ke 67 negara-negara anggota ADB akan mendengarkan kritikan tersebut
BACA JUGA: Peserta ADB Disemprot Desinfektan
Faktanya, banyak Negara-negara berkembang yang sangat perlu dana untuk pembangunan," ujar Mulyani, pada Perss Briefing, di Westin Hotel, Nusa Dua, Bali.Negara-negara tersebut, lanjutnya, kebanyakan belum mempunyai pasar obligasi sediri
Adanya perspektif bahwa peminjaman dana dari ADB berarti menambah beban Negara, harus dilihat dalam kacamata yang lebih besar
BACA JUGA: Pemerintah Tak Gegabah Musnahkan Babi
Pasalnya, utang Negara akan menjadi beban jika penggunaannya bukan untuk hal-hal yang sifatnya membangun“Untuk itu, pengawasan dan evaluasi sangat penting dalam penggunaan dana ini
BACA JUGA: Penularan Flu Babi Lewat Batuk dan Bersin
Para Non Government Organization (NGO) bisa melakukan pengontrolan dalam penggunaannya,” tambahnya.Namun, menurut dia, banyak hal positif yang dibahas oleh ADB dalam pertemuan tahunan iniMisalnya, soal penggunaan pinjaman serta isu-isu dengan defisit anggaran.
Pertemuan Asian Development Bank Annual Governors Meeting (ADB AGM), mendapat tentanganGerakan Rakyat di Asia yang menentang ADB tersebut menuding ADB justru penyebab dari segala krisis.
Kelompok yang terdiri dari petani, buruh, nelayan, aktifis lingkungan, aktifis pembela HAM, gerakan perempuan dan mahasiswa tersebut, menyatakan pertemuan Annual Governors Meeting (ADB AGM) yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 - 5 Mei 2009 di Bali tidak akan menjawab krisis-krisis yang terjadi saat ini.
Gerakan Rakyat di Asia menentang ADB mengungkapkan ADB justru sebagai lembaga keuangan di tingkat regional yang menjadi penyebab dari krisis pangan, krisis iklim, krisis energi, dan krisis keuangan.
Gerakan rakyat di Asia juga akan berkonsolidasi untuk mengajukan alternatif baru untuk pembiayaan pembangunan di negara miskin dan berkembang, terutama di kawasan Asia
“Alternatif pembiayaan ini haruslah lebih adil dan demokratis sehingga dalam jangka panjang akan mendorong ekonomi kerakyatan yang akan memecahkan masalah kemiskinan, kelaparan, pengangguran, kebodohan dan diskriminasi,” kata Dani Setiawan dari, Koalisi Antiutang.
Untuk itu, kelompok ini sejak 30 April hingga 4 Mei 2009, ini membentuk 'Crisis Center' yang akan bertugas melakukan pendampingan dan pembelaan hukum.(lev)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Belum Ada WNI Tertular Flu Babi
Redaktur : Tim Redaksi