Ade Komarudin Cs Siap Mundur dari Pimpinan Fraksi Golkar DPR

Jumat, 06 Maret 2015 – 14:56 WIB
Ade Komarudin. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Golkar DPR, Ade Komarudin dan sekretaris fraksi Bambang Soesatyo, menyatakan siap melepaskan jabatannya di fraksi bila kubu hasil Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono dinyatakan sebagai pengurus DPP Golkar yang sah secara hukum.

Ini disampaikan Ade Komarudin dalam konferensi pers di ruang fraksi Golkar DPR, Jumat (6/3), menanggapi ancaman Indra J Piliang yang menyatakan jika Munas Golkar Ancol menang, maka ketua fraksi Golkar DPR, beserta AKD dan pimpinan fraksi Golkar MPR akan dicopot dari jabatannya.

BACA JUGA: Dipanggil Bareskrim, Denny Indrayana Malah Datangi Istana

"Apabila proses hukum telah berkekuatan hukum tetap dan Ancol dinyatakan sebagai pihak yang sah secara hukum, tidak perlu repot-repot memberhentikan kami. Kami dengan sadar dan ikhlas akan mengundurkan diri sebagai pimpinan fraksi. Saya dan Mas Bambang serta pimpinan fraksi lain akan jadi anggota fraksi saja," kata Ade.

Ade menyebutkan, bila mereka tidak mundur dari posisi pimpinan fraksi, mereka khawatir akan memicu fitnah dan disebut sebagai pengkhianat. Menurutnya, jabatan yang diembannya kini merupakan amanah yang tidak selamanya bisa dijabat.

BACA JUGA: Atur Pertemuan Jokowi-Obama, Luhut Dianggap Sudah Menampar Menlu Retno

"Sebaliknya bila pihak Munas Bali telah definitif secara hukum, ya sama juga. Kami di sini perpanjangan tangan partai, dan kami selalu loyal pada keputusan partai yang sah," tegasnya.

Menurut Ade, sikap ini mereka sampaikan sebagai cara untuk menjaga sikap dan integritas sebagai politisi, dimana nilai-nilai kesetiaan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai kebenaran haruslah menjadi pondasi utama.

BACA JUGA: Jelang Kongres PD, SBY Diminta Tak Banyak Komentar

Namun, dia mengingatkan saat ini pihak Ancol wajib mematuhi dan menghormati semua proses hukum yang sedang berlangsung. Sebab, kubu Munas Bali saat ini sedang mengajukan gugatan baru ke PN Jakarta Barat.

"Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Biarkan hukum menjalankan suatu fungsinya yaitu mengembalikan masyarakat yang sedang berkonflik kepada keadaan semula," jelasnya.

Saat ini, tambah Ade, seluruh kader Golkar terutama di DPR harus tetap tenang dan tetap menjalankan tugas utamanya sebagai wakil rakyat. 

Begitu juga fraksi PG akan menjalankan amanah DPP Partai Golkar yang telah dietapkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada 5 Februari 2015 lalu, yakni Golkar dibawah pimpinan ketum Aburizal Bakrie dan Idrus Marham selaku sekjen. (fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Istri Abraham Samad Ogah Penuhi Panggilan Bareskrim


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler