jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi beraksi atas bantahan yang disampaikan Bupati Bogor Ade Yasin, tersangka suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Komisi antikorupsi itu menyatakan bahwa bantahan yang disampaikan seorang tersangka merupakan hal lumrah.
BACA JUGA: KPK Bawa Ini dari Rumah Dinas Bupati Bogor Ade Yasin
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan bahwa Ade Yasin berhak menyampaikan bantahan tersebut.
"Bantahan tersangka hal lumrah dan umum disampaikan. Itu hak yang bersangkutan," kata Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/4).
BACA JUGA: Wakil Bupati Bogor: Saya Tidak Mau Lagi Ada Inisiatif Membawa Bencana
Dia memastikan KPK telah mengantongi bukti kuat dalam menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka.
"KPK dalam menaikkan proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara ini, tentu sudah mengantongi berbagai bukti yang kuat dan cukup menurut ketentuan hukum," ujarnya pula.
BACA JUGA: Bupati Bogor Ade Yasin Ditangkap KPK, ICW: Pengawasan BPK Gagal
KPK juga mengharapkan kepada para tersangka maupun pihak-pihak yang terkait kasus tersebut, agar kooperatif memberikan keterangan jika dipanggil tim penyidik.
Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Ade Yasin mengaku dipaksa bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya.
"Ya, saya dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buah saya. Sebagai pemimpin saya harus siap bertanggung jawab," kata Ade Yasin.
Dia pun mengaku tidak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menyuap tim pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.
"Itu ada inisiatif dari mereka, jadi ini namanya IMB ya, inisiatif membawa bencana," ujar Ade Yasin.
KPK telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021.
Sebagai pemberi, yakni Ade Yasin (AY), Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor Maulana Adam (MA), Kasubid Kas Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Ihsan Ayatullah (IA), dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rizki Taufik (RT).
Sebanyak empat tersangka penerima suap, yaitu pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis Anthon Merdiansyah (ATM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor Arko Mulawan (AM), pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Hendra Nur Rahmatullah Karwita (HNRK), dan pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat/Pemeriksa Gerri Ginajar Trie Rahmatullah (GGTR).
KPK menyebut dugaan suap yang dilakukan Ade Yasin tersebut, agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP).
Sebagai pemberi, Ade Yasin dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 Huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.
Sebagai penerima, Anthon Merdiansyah dan kawan-kawan disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi