jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) Adian Napitupulu membuat perbandingan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan pertalite di tiga masa presiden.
Adian Napitupulu terlebih dahulu memaparkan keheranannya dengan agenda unjuk rasa para mahasiswa yang bakal menggelar aksi massa Senin (11/4) besok.
BACA JUGA: Adian Napitupulu Komentari Pernyataan Luhut dan Muhaimin, Telak Banget
Adian heran, karena salah satu tuntutan yang disuarakan terkait kenaikan harga BBM.
Menurutnya, harga BBM yang naik adalah jenis pertamax dari Rp 9 ribu per liter, menjadi Rp 12.500 per liter.
BACA JUGA: Adian Napitupulu Sentil Fadli Zon, Keras Banget
Kenaikan disebabkan banyak faktor baik dalam dan luar negeri.
Politikus PDI Perjuangan ini mengakui, kenaikan harga pertamax berdampak langsung pada ekonomi.
BACA JUGA: Permintaan Adian Napitupulu Kepada Negara Sangat Tegas Soal yang Satu ini
Namun, yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat dengan ekonomi kelas menengah ke atas.
Karena mereka yang selama ini menggunakan pertamax untuk kendaraan pribadi kategori menengah dan mewah.
"Jadi, kalau ada aksi menolak kenaikan harga pertamax, maka tentu yang sangat diuntungkan dan dibela bukan tukang ojek, supir angkutan umum, angkutan sayur mayur dan ekonomi lemah lainnya."
"Namun, sekitar 14 persen masyarakat kelas menengah ke atas pengguna pertamax yang pendapatannya boleh jadi di kisaran Rp 15 juta per bulan hingga tak terhingga," ujar Adian dalam pernyataannya, Minggu (10/4).
Meski demikian, Adian tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena cara pandang, kepentingan dan tujuan tiap-tiap orang dalam menyuarakan pendapat bisa berbeda.
Dia lantas membuat perbandingan harga BBM di masa tiga presiden.
Perbandingan dibuat dengan beberapa catatan yaitu, harga BBM yang dibandingkan adalah jenis premium dan pertalite.
Kemudian, perbandingan menggunakan UMR Jakarta dalam beberapa kurun waktu.
"Pada 1991 harga premium Rp 150 per liter sementara UMR saat itu Rp 18.200 per bulan."
"Dengan perbandingan itu maka upah pekerja dalam satu bulan hanya mampu membeli sekitar 121 liter premium," ucapnya.
Harga BBM jenis premium kemudian naik hingga 700 persen di 1998, dari Rp 150 per liter menjadi Rp 1.200 per liter.
Sementara UMR DKI naik menjadi Rp 154 ribu per bulan.
Dengan demikian upah satu bulan setara dengan 128 liter premium.
"Pada saat SBY dilantik menjadi presiden (2004) harga premium Rp 1.810, sementara UMR saat itu Rp 672 ribu per bulan."
"Perbandingan upah satu bulan setara dengan 371 liter premium," ucapnya.
Menurut Adian, harga premium di akhir pemerintahan SBY di 2014 menjadi Rp 6.500 per liter atau naik sekitar 259 persen dari harga awal saat SBY dilantik.
"Pada tahun terakhir SBY menjabat, UMR berada di angka Rp 2.441.000."
"Besaran UMR tersebut dibanding harga premium, maka upah satu bulan setara dengan 250 liter premium," katanya.
Adian lantas membandingkan di masa saat Presiden Jokowi menjabat.
Saat dilantik harga premium Rp 6.500 per liter, lalu naik menjadi Rp 7.500 per liter, kemudian turun lagi menjadi Rp 6.450 per liter.
Pada saat itu UMR DKI Jakarta per bulan Rp 2,7 juta atau setara dengan 360 liter premium.
"Jelang delapan tahun Pemerintahan Jokowi, premium berkurang drastis dan diganti dengan pertalite yang secara kualitas lebih tinggi dari premium, tetapi harga juga naik menjadi Rp 7.650 per liter."
"Kenaikan harga premium 2014 ke pertalite 2022 berada di kisaran 16 persen."
"Di saat harga pertalite Rp 7.650 perliter, UMR Rp 4.453.000 per bulan."
"Dengan demikian, satu bulan upah setara dengan 582 liter pertalite," katanya.
Adian lantas menyimpulkan di era pemerintahan Soeharto harga BBM naik hingga 700 persen.
Kemudian di era sepuluh tahun pemerintahan SBY, BBM naik 259 persen.
"Sedangkan di delapan tahun pemerintahan Jokowi kenaikan BBM premium ke pertalite naik sekitar 16 persen saja," pungkas Adian.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang