jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu mempertanyakan ihwal dugaan upaya pemaksaan ke sejumlah perusahaan penyedia yang menjual listrik kepada PT PLN (Persero).
Politikus PDI Perjuangan itu mengaku mendapat beberapa informasi soal adanya dugaan pemaksaan, khususnya untuk mereka yang bergerak di energi baru terbarukan, mikrohidro, dan sebagainya.
BACA JUGA: Adian Napitupulu: Kenapa yang Benar Justru Dibilang Salah?
"Saya mau konfirmasi beberapa info yang saya dapatkan tentang dalam tanda kutip upaya pemaksaan ke beberapa perusahaan menurunkan kapasitas daya yang dijual pada PLN," kata Adian saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Zulkifli Zaini di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/8).
Aktivis mahasiswa 1998 ini mengaku ingin memastikan kepada Dirut Zulkifli, betul atau tidak hal tersebut terjadi.
BACA JUGA: Jawab Pertanyaan Mulan Jameela, Dirut PLN: Kami Sedang Menunggu dengan Berdebar-debar
"Saya mau pastikan betul tidak itu terjadi, dayanya diminta dikurangi, kemudian harga belinya juga diminta dikurangi. Kalau betul, pertimbangannya apa?" ujar Adian.
Menurut Adian, hal ini penting untuk diluruskan. Sebab, kata dia, dulu meminta orang-orang terlibat untuk membangun energi baru terbarukan, mikrohidro, energi matahari, dan lain sebagainya di banyak tempat.
BACA JUGA: Sudah Diprediksi, Proyek Pembangkit 35 Ribu MW Tidak Tepat Waktu
"Namun, dalam situasi sekarang yang saya dengar semua perusahaan diminta 1 megawatt, 2 megawatt, 3 megawatt. Lalu, sudah daya diminta dikurangi, harga jualnya juga diminta dikurangi. Menurut saya, ini tidak bagus," kata Adian.
Dia meminta PLN harus profesional atas kontrak yang sudah disepakati dengan perusahaan. "Kalau dia terikat kontrak, jangan lari dari kontrak itu," ungkapnya.
Menurut Adian, kalau kemudian kelebihan daya dan tidak mampu menjual, maka bukan produsen yang ditekan tetapi kemampuan pemasaran yang ditingkatkan. (boy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy