jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo menilai silang pendapat di internal eksekutif seperti panglima TNI dan Kemenkumham membuat pembahasan revisi Undang-Undang Antiterorisme belum selesai.
Menurut adik Ketum Gerindra Prabowo Subianto itu, pemerintah belum sepakat mengenai definisi terorisme.
BACA JUGA: Gerindra Dituding Bela Teroris, Adik Prabowo Murka
“Menteri hukum dan HAM itu dari partai mana, ya? Dari PDIP, bukan dari Gerindra," kata Hashim, Jumat (18/5).
Hashim juga sepakat dengan Ketua DPR Bambang Soesatyo bahwa pembahasan revisi UU Antiterorisme di parlemen sudah 99 persen.
BACA JUGA: Geram, Gerindra Polisikan 11 Akun Medsos Â
"Sekarang masalahnya di pemerintah," kata Hashim.
Sementara itu, Ketua Pansus RUU Antiterorisme M Syafii menjelaskan, definisi terorisme sangat jelas.
BACA JUGA: Koopssusgab Harus Sesuai UU TNI
Menurut dia, jangan sampai ada stigma bahwa teroris identik dengan Islam.
Dia menambahkan, stigma negatif itu sudah ada di mindset masyarakat.
"Makanya dengan definisi itu kami harap semuanya jadi netral dan objektif siapa saja yang memenuhi klausul definisi, etnis apa saja, agama apa saja,” ujar Syafii. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gus Falah Bamusi Harapkan RUU Antiterorisme Lekas Tuntas
Redaktur & Reporter : Boy