jpnn.com, JAKARTA - Forum Peduli Demokrasi Provinsi Papua Pegunungan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/11).
Massa mendesak KPU RI untuk mengambil alih proses seleksi anggota KPU Kabupaten Tolikara dan Yahukimo yang dinilai tidak sesuai prosedur dan berpihak pada satu kepentingan.
BACA JUGA: Bantu Para Petani, Pj Gubernur Kondomo Ingin Jadikan Papua Pegunungan sebagai Lumbung Pangan
Ini kali keduanya Forum Peduli Demokrasi Provinsi Papua Pegunungan mendatangi KPU RI terkait aduannya. Kali ini, massa mengaku kesal lantaran laporannya beberapa waktu lalu tidak direspons.
Perwakilan dari Kabupaten Tolikara, Abini Kogoya berharap KPU RI bisa segera mengambil alih jabatan timsel.
BACA JUGA: Seleksi Penyelenggara Pemilu di Papua Pegunungan Bermasalah, Massa Geruduk Kantor KPU
"Kedua, KPU membatalkan timsel itu sendiri dan hasil pengumuman verifikasi dimulai dari nol. Serta dilakukan perekrutan ulang," kata Abini.
Dia menyebutkan jika KPU RI tidak segera bertindak, dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal di Provinsi Papua Pegunungan.
BACA JUGA: Forum Peduli Demokrasi Papua Pegunungan Desak Pelantikan Komisioner KPUD Segera Dilakukan
"Karena harapan teman-teman kami sebagian besar di Papua menunggu kami pulang menunggu dan hasil pulang dari KPU RI. Kalau kami pulang tidak membawa hasil yang baik, itu pasti akan terjadi pergesakan di kalangan masyarakat," lanjutnya.
Dia juga menyebutkan jika sampai tahapan berikut tidak respon baik oleh KPU RI, agenda nasional Pemilu di Provinsi Papua Pegunungan akan diboikot dan tidak ada peserta yang akan ikut.
Massa juga sempat memblokir jalan dan mendorong pagar KPU RI lantaran tidak puas aksi tersebut tidak mendapat tanggapan yang diharapkan.
Sebelumnya, Koordinator aksi, Usman Kogaya menyebutkan jika KPU tidak segera bertindak, permasalahan itu bisa berujung pada konflik horizontal.
"Kerja tim seleksi tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada. Itu juga berpihak kepada suatu kepentingan kelompok yang akan mengakibatkan konflik horizontal," kata Usman di KPU RI, Rabu (1/11).
Dia juga menyebutkan pihaknya membawa beberapa bukti yang diserahkan kepada KPU.
"Kami juga punya beberapa bukti dan akan kami serahkan ke DKPP dan KPU" lanjutnya.
Dia berharap sesuai dengan temuan bukti-bukti itu, KPU bisa mengambil alih langsung proses seleksi yang sedang berlangsung.
"Jika KPU tidak mengambil alih atau turun tangan langsung akan mengakibatkan konflik horizontal yang besar, karena sementara ini situasi yang ada di Papua Pegunungan khususnya Kabupaten Tolikara dan Yahukimo tidak aman dengan kinerja timsel," pungkas Usman. (mcr8/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Kenny Kurnia Putra