jpnn.com, KABUL - Pembicaraan damai Afghanistan, yang sekarang terhenti di Qatar, disebut harus dirotasi ke tempat lain. Pasalnya, Qatar sebagai tuan rumah dituduh gagal mendorong agar Taliban mengurangi kekerasan.
Pembicaraan antara pemerintah Afghanistan dan Taliban telah diadakan di Qatar sejak tahun lalu, setelah Amerika Serikat setuju untuk menarik pasukannya. Namun, kekerasan meningkat dan pemerintah menuduh militan gagal memenuhi kewajiban untuk mengurangi serangan.
BACA JUGA: Dua Hakim Agung Afghanistan Dihabisi di Tengah Jalan, Ini Pernyataan Taliban
Duta Besar Afghanistan untuk Uni Emirat Arab Javid Ahmad mengatakan kepada Reuters bahwa pembicaraan damai tidak boleh diadakan di satu lokasi tetap, tetapi bergilir di antara tempat-tempat di Eropa, Asia, Timur Tengah atau di Afghanistan sendiri.
"Kami ingin Taliban keluar dari zona nyaman mereka," kata Ahmad, yang menjelaskan bahwa Taliban telah membuka kantor di Qatar pada 2013.
BACA JUGA: Waduh, Afghanistan Setuju Bebaskan 400 Anggota Taliban Paling Berbahaya
"Qatar bisa menggunakan perannya sebagai tuan rumah untuk memainkan peran yang lebih aktif dan menentukan dalam mendorong Taliban untuk mengurangi kekerasan atau mengumumkan gencatan senjata," kata dia, menambahkan.
Ahmad menyebut Qatar belum menggunakan pengaruhnya dengan baik sebagai tuan rumah bagi Taliban, untuk mendorong para pemimpin kelompok itu untuk mengumumkan gencatan senjata atau untuk secara nyata mengurangi kekerasan.
BACA JUGA: Takut Virus Corona, Petinggi Taliban Gunakan Aplikasi Skype
Kantor komunikasi negara Qatar tidak segera menanggapi permintaan komentar melalui surel. Utusan khusus Kementerian Luar Negeri Qatar Mutlaq al-Qahtani mengatakan kepada Reuters bulan lalu bahwa negara Teluk itu ingin melihat pengurangan kekerasan yang dapat mengarah pada perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan.
Rusia akan mengadakan konferensi tentang Afghanistan minggu ini, sementara Turki menjadi tuan rumah pembicaraan damai bulan depan ketika Amerika Serikat berusaha untuk mengubah proses tersebut---dan sebaliknya mengusulkan pemerintahan sementara Afghanistan.
Ahmad mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mencapai peralihan kekuasaan adalah melalui pemilu, sementara Taliban mengatakan mereka berkomitmen pada negosiasi perdamaian.
Pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump menandatangani kesepakatan penarikan pasukan dengan Taliban pada Februari 2020 di mana semua pasukan internasional diharapkan meninggalkan negara itu pada 1 Mei.
Namun, kekerasan telah meningkat dan pejabat NATO mengatakan beberapa syarat dari kesepakatan itu, termasuk Taliban yang memutuskan hubungan dengan kelompok militan internasional, belum terpenuhi, yang disengketakan oleh Taliban. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil