jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani mengatakan untuk memaksimalkan peran Komisi Yudisial (KY) dalam mengawasi prilaku hakim dan dalam konteks besarnya menjaga harkat dan martabat serta keluhuran hakim, setidaknya perlu dua langkah dilakukan. Pertama, perlu 'soft moving' yakni langkah membangun komunikasi yang lebih baik antara KY dengan Mahkamah Agung (MA) sehingga memiliki kesepahaman tentang bagaimana tugas konstitusional KY dapat dijalankan dengan baik.
“Kedua, perlu 'hard moving', yakni segera revisi Undang-Undang (UU) KY untuk memberikan pengaturan-pengaturan yang lebih baik bagi KY pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang lalu,” kata Arsul Sani, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (27/1) terkait belum optimalnya kinerja KY.
BACA JUGA: DPR: Dana Aspirasi Tak Bisa Dihentikan Karena Kasus DWP
KY ujar politikus PPP ini, seyogyanya menjadi pengadilan etik tunggal bagi perkara-perkara dugaan pelanggaran kode etik hakim. Sedangkan peran MA harus diminimalkan untuk menghindarkan kesan adanya perlindungan kelembagaan oleh MA terhadap hakim-hakimnya yang diduga melanggar kode etik.
Untuk itu, Arsul sangat berharap dua Komisioner KY yang sudah disetujui Sidang Paripurna DPR, Selasa (26/1), mampu melakukannya. Mereka sudah dipilih dan diberi amanah untuk melaksanakan tugas konstitusional KY.
BACA JUGA: Komisi I DPR Pertanyakan Blue Print Kereta Api Cepat, Ada Apa?
Syaratnya, menurut dia, para komisioner itu harus memiliki kesadaran kolektif bahwa mereka adalah pimpinan dari lembaga negara yang ada dalam konsititusi, bukan lembaga subordinasi dari lembaga negara lainnya seperti MA.
“Yang diperlukan adalah menjalin komunikasi yang lebih baik, tapi jangan sampai kemudian timbul kesan di masyarakat bahwa mereka 'tunduk' pada kemauan MA dalam menjalankan tugas konstitusionalnya,” pungkas Arsul Sani.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Golkar Butuh Sosok Solidarity Maker
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jadi Justice Collaborator, LPSK Berharap Banyak yang Tiru Damayanti
Redaktur : Tim Redaksi