jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais turut mempertanyakan pembangunan megaproyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang dikabarkan akan menggusur keberadaan Landasan Udara (Lanud) Halim Perdana Kusuma.
Rencananya, Kementerian Pertahanan akan menyerahkan 49 hektar lahan TNI AU di Halim guna kepentingan stasiun kereta tersebut. Namun, Hanafi mengaku belum ada pemberitahuan kepada komisi yang membidangi pertahanan tersebut.
BACA JUGA: Golkar Butuh Sosok Solidarity Maker
"Belum ada (pemberitahuan-red). Makanya ingin kami dengar cetak birunya seperti apa. Ke TNI dan Kementerian BUMN, agar kami tahu dan disampaikan ke publik seperti apa blue printnya," kata Hanafi di gedung DPR Jakarta, Rabu (27/1).
Politikus PAN tersebut menilai, rencana pembangunan stasiun KA Cepat di kawasan Halim harus dicarikan solusi dan mendengar langsung penjelasan dari TNI AU selaku penguasa di Halim, apakah mereka keberatan atau tidak.
BACA JUGA: Jadi Justice Collaborator, LPSK Berharap Banyak yang Tiru Damayanti
"Kalau ada keberatan (dari TNI-red) tentu itu harus didengarkan pemerintah selaku pembawa investor dan penyelenggara proyek kereta cepat. Sehingga supaya sesama pemerintah itu punya visi yang sama tentang proyek itu," tambahnya.
Dia berharap jangan sampai Kementerian BUMN atau Kementerian Perhubungan menjalankan proyek ini, tapi sektor lain seperti TNI malah protes. "Sebaiknya diselesaikan dulu sebelum muncul masalah baru," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Ratusan Eks Gafatar Tiba di Banten, Begini Sikap Kapolda
BACA ARTIKEL LAINNYA... Adhyaksa: Mantan Anggota Gafatar Saudara Kita, Jangan Dianggap Pengungsi
Redaktur : Tim Redaksi