jpnn.com, JAKARTA - Jenderal TNI Purn Agum Gumelar selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden, buka-bukaan soal pengalamannya saat memimpin Kementerian Perhubungan di depan pejabat rektorat, dekan, dosen, dan staf Universitas Terbuka (UT). Katanya, di eranya sebagai menhub, instansi tersebut menjadi nomor satu di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Juara I di BPK sebagai instansi yang paling KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Itu yang bikin saya pusing saat menjadi menhub. Di pikiran saya, kok tentara diangkat jad menhub," tutur Agum saat memberikan pembekalan kepemimpinan tentang ketahanan nasional dan bela negara di Kampus UT, Kamis (1/8).
BACA JUGA: Agum Gumelar Lebih Khawatir Khilafah Dibanding Marxisme
Diceritakannya, karena "buta' dengan perhubungan, tiga bulan pertama Agum memotret dan mempelajari dunia barunya. Hasilnya, Agum menyimpulkan, Kemenhub adalah instansi nomor satu yang paling merasakan dampak reformasi.
Di mana sparepart yang harusnya naik lima persen malah melambung jauh. Akibatnya, kecelakaan di mana-mana. Baik darat, laut, dan udara karena kurang pemeliharaan.
BACA JUGA: Pengoperasian Kapal Ihan Batak Memudahkan Masyarakat ke Pulau Samosir
BACA JUGA: YLKI Curiga Penurunan Harga Tiket Pesawat Cuma Penipuan pada Konsumen
"Seluruh dirjen dan pejabat eselon II saya kumpulkan. Saya katakan, dengan kondisi seperti ini, lebih enak jadi gubernur Lemhannas daripada menteri," ujarnya.
BACA JUGA: Agum Gumelar Minta Purnawirawan TNI Lupakan Perbedaan dengan Polri
"Saya katakan juga, wajah-wajah pejabat Kemenhub dan mungkin termasuk saya, adalah wajah-wajah orang yang pertama masuk neraka. Saat itu saya ajak mereka untuk berbenah dan mengubah wajah-wajah menjadi orang pertama masuk surga," sambungnya.
Menurut Agum, itulah makna reformasi sebenarnya. Reformasi adalah mengubah mental seseorang dan bukan mengganti para pejabat sampai tukang sapunya.
"Sebagai perguruan tinggi negeri terbesar di Indonesia karena UT ada di semua pelosok, saya imbau untuk bersama-sama bangkit menuju cita-cita reformasi. Kita belum mencapai itu dan baru pada tahap menuju reformasi. Reformasi bukan mengganti struktur organisasi yang ada. Bukan menutup pintu diskusi dengan pihak yang berbeda pendapat," bebernya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lantik Pejabat Eselon I dan II, Mentan Ingatkan Jangan Ada Lagi KKN
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad