Agung Usul RUU Pornografi Segera Disahkan

Selasa, 07 Oktober 2008 – 20:44 WIB
JAKARTA – Pengambilan keputusan atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pornografi di DPR makin tak jelasMeski demikian, Ketua DPR RI Agung Laksono justru meminta agar pengesahan RUU Pornografi yang semula dijadwalkan pada 20 September lalu itu bisa segera dipercepat.

"Kalau secara pribadi, saya ingin (RUU Pornografi) secepatnya disahkan

BACA JUGA: Bea Cukai Antisipasi Dampak Krisis AS

Tapi kalau ada substansi yang bermasalah kita tidak mungkin ambil keputusan begitu saja," kata Ketua Agung Laksono, Selasa (7/10) di gedung DPR RI usai menerima pimpinan Pansus RUU Pornografi.

Lebih lanjut Agung menegaskan bahwa dirinya berharap RUU Pornografi tetap bisa disahkan tahun ini juga
Apalagi, katanya, tahun ini DPR masih memiliki dua masa sidang

BACA JUGA: DPR Soroti Lemahnya Diplomasi Indonesia

"Yang penting semua bisa menerima, lagi pula UU Pornografi ini bukan islamisasi, bukan jilbabisasi melainkan upaya untuk melindungi bangsa dari dekadensi moral dan komersialisasi wanita yang saat ini telah terjadi tetapi tidak disadari," kata Agung lagi.

Menurutnya, yang terpenting saat ini Pansus RUU Pornografi harus berupaya secara maksimal dan mencari informasi serta masukan sebanyak mungkin
Bahkan menurut Agung, DPR sebenarnya sudah banyak merubah aturan-aturan dalam RUU Pornografi karena adanya masukan masyarakat baik yang pro ataupun anti.

"Sekarang ini sudah terjadi penyederhanaan, misalnya saja judulnya dari RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi sekarang jadi RUU Pronografi

BACA JUGA: Krisis AS Tak Pengaruhi Dana Miskin

Isinya pun sudah disederhanakanKarena itu semua perlu masyarawah baru nanti diambil keputusan," tandasnya

Karenanya, Agung meminta Pansus RUU Pornografi segera membentuk tim untuk melakukan sosialisasi ke daerah-daerah khususnya yang dianggap menolakWakil Ketua Umum Partai Golkar ini berharap agar RUU Pornografi nanti benar-benar tidak memihak karena memang berlaku umum"Jangan sampai UU dianggap memihak salah satu golongan sehingga menimbulkan polemik setelah disahkan," ucapnya.

Ditambahkan, permintaannya agar Pansus melakukan sosialisasi ini karena pimpinan DPR sudah menerima ratusan surat dari berbagai kelompok maupun perorangan terkait dengan RUU Pornografi ini"Ada yang menolak, mendukung dan minta ditunda pengesahannya," pungkasnya(ara/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Empat Kota Jadi Sasaran RUU Pornografi


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler