jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan musyawarah merupakan jalan terbaik menyelesaikan kericuhan antara warga dengan PT Bangun Jaya Alam Permai (BJPA) di Kabupaten Seruyan, Kalteng.
Anggota Komisi III DPR itu Republik Indonesia itu juga mengigatkan falsafah Huma Betang yang mengedepankan kesetaraan, kebersamaan, kekeluargaan, persatuan dan taat kepada peraturan.
BACA JUGA: Mengatasi Kekurangan Nakes di Pelosok, Pemkab Seruyan Mengajukan Formasi PPPK
"Kami berharap prinsip humanis dan pendekatan yang responsif dalam menangani permasalahan yang terjadi di lokasi PT BJAP Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah lebih dikedepankan," ujar Agustiar.
"Kami juga sudah berkomunikasi dengan beberapa pimpinan ormas agar mengimbau anggotanya, bersama-sama menciptakan keamanan, ketertiban, dan suasana yang kondusif di Kabupaten Seruyan," imbuhnya.
BACA JUGA: Agustiar Sabran Teringat Keikhlasan Muhammadiyah dan NU
Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengatakan prinsip humanis dapat menghilangkan tindakan anarki, yang dapat menambah masalah antara warga dengan PT BJPA.
Agustiar pun mengimbau perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk tidak mengabaikan kewajiban mereka terhadap masyarakat sekitar perusahaan.
BACA JUGA: Beri Gelar buat Laksamana Yudo, Agustiar Sabran Pengin Orang Dayak jadi Petinggi TNI
"Misalnya, harus berkomitmen memperkerjakan masyarakat lokal di daerah berdirinya perusahaan sawit atau tambang," tuturnya.
"Saya juga meminta aparat kepolisian ikut mencari solusi terbaik, sehingga masyarakat bisa merasakan dampak yang signifikan dari kehadiran perusahaan PT BJAP di Kabupaten Seruyan," ujar Agustiar.
"Lalu para aktor atau dalang di balik aksi massa perusakan PT BJAP juga harus ditindak tegas. Mari jaga keamanan dan ketertiban dengan baik, jangan sampai kegaduhan-kegaduhan bisa merugikan daerah dan masyarakatnya," imbuhnya. (adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan