jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim mengatakan, pernah menggelar diskusi mempertemukan konsultan Belanda yang menyusun rencana reklamasi dengan kelompok ahli dari Indonesia pada 2013 lalu.
Menurut Emil, kedua kelompok berbeda pendapat. Kelompok Belanda mendorong reklamasi 17 pulau untuk kepentingan swasta atau private sector. Sedangkan kelompok ahli Indonesia menyatakan reklamasi harus dilakukan untuk kepentingan publik.
BACA JUGA: Tak Ada Alasan Akom Dicopot dari Ketua DPR
Dari dua pendapat itu, Emil menegaskan bahwa Wantimpres lebih setuju reklamasi untuk kepentingan publik seperti yang dipaparkan ahli dari Indonesia.
"Kedua kelompok berbeda pendapat tajam dan lahir pendapat Dewan Pertimbangan Presiden yang cenderung berpihak ke ahli Indonesia," ujar Emil saat diskusi publik berjudul "Kebijakan Reklamasi: Menilik Tujuan, Manfaat dan Efeknya" di kantor KPK, Selasa (4/10).
BACA JUGA: Megawati dan Ridwan Kamil Akan Hadir di Forum Internasional Ini
Menurut Jessica, kelompok ahli Indonesia menyatakan, Teluk Jakarta perlu menjadi tempat perhimpunan air tawar yang diprediksi akan mengalami kelangkaan pada 2045.
Selain itu, Jakarta sebagai ibu kota negara memerlukan lahan lebih luas yang dapat diperoleh dari reklamasi. Kebutuhan lahan juga dirasa perlu untuk menunjang Pelabuhan Tanjung Priok.
BACA JUGA: KAGAMA Diminta Aktif Sosialisasikan Nilai Kebangsaan
"Terakhir ke nelayan-nelayan yang punya akses ke laut. Teluk Jakarta jadi sumber air minum, dan air irigasi untuk Pulau Jawa," katanya.
Dengan pertimbangan-pertimbangan itu maka konsep ahli Indonesia lebih disukai dibanding Belanda yang berpihak ke private sector.
Mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup itu menilai kelompok Belanda beralasan menghendaki pembangunan waduk di pinggir Jakarta.
Menurutnya, pembangunan itu justru menghambat aliran air dari Jakarta tidak mengalir ke laut. Selain itu, pihaknya juga keberatan jika pembangunan pulau reklamasi dilakukan dengan mengeruk pasir dan batu di luar Jakarta. Hal ini akan merusak lokasi lainnya.
"Konsep ini menghendaki lahan pasir batu dari luar Jakarta sehingga merusak tempat lain," paparnya.
Menurut Emil, Wantimpres sudah menyampaikan hasil diskusi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu.Bahkan, ketika permasalahan reklamasi mencuat, Emil juga sudah menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eits! Ingat Dana Parpol jangan Bebani APBN
Redaktur : Tim Redaksi