jpnn.com - jpnn.com - Ahli hukum tata negara Laica Marzuki mengatakan, penetapan Bupati Buton nonaktif Samsu Umar Abdul Samiun sebagai tersangka suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tidak sah.
"Jadi tidak boleh seseorang ditetapkan sebagai tersangka sebelum diperiksa," kata Laica saat memberikan keterangan di sidang praperadilan yang diajukan Umar atas KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/1).
BACA JUGA: Komisi III Kecewa KPK Tak Libatkan TNI di Kasus Bakamla
Kuasa hukum Umar Samiun, Yusril Ihza Mahendra kemudian bertanya kepada Laica terkait alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.
"Bisa tidak keterangan terdakwa dalam sidang perkara yang lain dan keterangan saksi dalam sidang perkara yang lain digunakan sebagai alat bukti untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka?" tanya Yusril di persidangan yang dipimpin hakim tunggal Noor Edi Yono, itu.
BACA JUGA: KPK Geledah Sejumlah Tempat di Jakarta demi Kasus Baru
Laica mengatakan hal itu tidak bisa dilakukan. Menurut dia, dalam putusan MK, penetapan tersangka harus memiliki dua alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP.
"Tetapi dua alat bukti ini juga tidak cukup. Si calon tersangka juga harus, harus dan harus, mutlak untuk dipanggil agar diperiksa," paparnya.
BACA JUGA: Komisi III Desak KPK Bereskan Semua Tunggakan Tahun Ini
Yusril kemudian mempertanyakan mengenai hasil putusan sidang terhadap Akil yang mana tertulis bahwa untuk kasus pilkada Buton pertimbangan hukumnya berbeda dengan daerah lain.
"Pertimbangan hukumnya itu mengatakan diketahui atau patut diduga, bukan terbukti secara meyakinkan," kata Yusril.
Laica mengungkapkan bahwa persoalan patut diduga itu berarti statusnya belum bisa dipastikan. Apalagi itu merupakan hasil putusan persidangan.
"Jadi sekali lagi saya katakan, seharusnya calon tersangka dipanggil untuk diambil keterangannya setelah dua alat bukti sudah terpenuhi. Jika itu sudah dilakukan dan jika terbukti maka boleh ditetapkan sebagai tersangka," tukasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Penjual Jabatan
Redaktur & Reporter : Boy