JAKARTA - Penolakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) hadir dalam dialog nasional untuk merumuskan kebijakan baru pemerintah terkait aliran mereka dinilai sebagai tindakan aroganMenteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) HR Agung Laksono menyayangkan ketidakhadiran pimpinan JAI dalam dialog bersama yang digelar di Kantor Kementerian Agama (Kemenag)
BACA JUGA: Tudingan Polisi Mengarah ke JI
Padahal acara dimaksudkan untuk mencari solusi permanen atas konflik berkepanjangan di tengah masyarakat atas keberadaan organisasi tersebutAgung mengatakan alasan ketidakhadiran JA karena undangan dialog dianggap mendadak dan dilaksanakan di tempat tidak netral tidak bisa diterima
BACA JUGA: KPK Tak Sepantasnya Tutupi Barang Busuk
Menko Kesra mengatakan, Kantor Kemenag adalah salah kantor pemerintahBACA JUGA: Menginap di Hotel, Bersebelahan Kamar dengan Bandar Narkoba
"Kantor kementerian hakikatnya milik semua warga negara yang ditugasi sebagai tempat pelayanan bagi seluruh rakyat bagaimana disebut tidak netral?" kritik Agung.Seperti diketahui JAI meminta Kemenag menunda dialog yang berkenaan dengan permasalahan AhmadiyahKegiatan tersebut dinilai mendadak dan tempatnya dianggap tidak netralJuru bicara JAI, Zafrulah Ahmad Pontoh mengatakan bahwa surat undangan baru diterima Jumat (18/3) sore ketika kantor mereka sudah tutupPadahal dialognya akan dimulai pada Selasa (22/3), karena terlalu mepet dan minim persiapan maka JAI memutuskan tidak datang.
Menanggapi hal itu, Agung berharap Ahmadiyah bisa segera duduk bersama pemerintah dan para pihak lain didasarkan semangat mencari solusi terbaikPemerintah, kata dia, tidak ingin ada konflik yang terulang lagi antara anggota JAI dengan unsur masyarakat lainMenko Kesra kini sudah merancang dan melaksanakan pertemuan dengan sejumlah tokoh agama dan masyarakat sebelum digelar dialog di Kemenag"Intinya ini adalah saat yang tepat," kata dia.
Kemenko Kesra memang telah mengundang sejumlah tokoh sebelum untuk mencari masukan terkait AhmadiyahDiantarnya, Prof Azyumardi Azra (UIN Syarif Hidyatullah), Slamet Effendy Yusuf (Ketua PBNU)," pihak MUI Pusat, Setara Institut, Wahid Institut, Balitbang Kemenag, dan Kakanwil Kemenag Jawa Barat"Kami sudah membuka forum diskusi secara terbuka dan bebas dan harapannya dapat dimatangkan lagi di Kemenag," kata Agung.
Dari forum tersebut pihak kementerian belum menarik suatu kesimpulan, karena masih akan diundang pihak-pihak lain, termasuk pimpinan JAINamun, sayang penolakan dilakukan oleh JAI yang menandakan lemahnya komitmen mereka untuk merumuskan solusi bersama dengan pemerintah.
Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag, Nasaruddin Umar menilai harusnya Ahmadiyah mau bergabung dengan diskusi demi kebaikan bersama ituSelain itu, akan lebih baik bila Ahmadiyah bisa menjelaskan langsung kepara publik terkait alirannya dan tuntutannya kepada pemerintah"Daripada pihak kedua atau ketiga yang menjelaskan," kata Nasaruddin.
Nasarudin mengatakan, meski Ahmadiyah tidak hadir, namun dialog tetap berjalanForum masih menghimpun pendapat dari tokoh-tokoh dan ormas-ormas IslamNasaruddin menilai anggapan bahwa Kemenag tidak netral sangat tidak rasionalBahkan, keterwakilan Ahmadiyah sudah cukup kuat kaerna ada kelompok yang membela mereka, seperti Wahid Institut dan beberapa LSM"Jadi sebenarnya dialog ini sangat terbuka dan kami kasih mereka bicara tapi malah menolak," pungkas Nasaruddin(zul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Uang Negara Ditilep, Dibantah Dengan Salah Administrasi
Redaktur : Tim Redaksi