jpnn.com - KEBONSIRIH - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali akan merombak satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku belum puas dengan hasil perombakan besar-besaran yang dilakukannya 2 Januari 2015 lalu.
"Kinerjanya dibanding dulu lebih baik. Tapi, beberapa saya tidak puas. Ada SKPD yang cuma lakukan kalau disuruh, ada yang kecenderungan dia mengulur waktu," kata Ahok di balai kota, Rabu (22/4).
BACA JUGA: Ahok Bakal Berikan Sepasang Orangutan ke Korut, Ini Alasannya
Rencananya, perombakan SKPD akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Awalnya, evaluasi dan perombakan akan dilakukan April 2015. Namun, karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 baru cair, evaluasi pun tertunda.
"Kami mau perombakan begitu APBD masuk. Kalau saya potong yang ribut sama saya, banyak. Harus satu-satu saya selesaikan," katanya.
BACA JUGA: Ahok Berencana Bangun Rusun untuk Nelayan di Muara Angke
Selain SKPD, pergantian jabatan juga akan dilakukan untuk unit kerja perangkat daerah (UKPD). Mulai dari lurah, camat, sekretaris kota, hingga kepala dinas. Pemprov juga tengah berencana mengubah konsep lelang jabatan. Pergantian eselon I dan II dilakukan dengan sistem cadangan dan tidak perlu melakukan seleksi jabatan.
"Siapa mau jadi eselon I dan II, semua dites dan distok. Begitu mau penggantian, yang layak nilainya bagus langsung diambil dan dipasang," ucap Ahok. Manfaatnya, pemprov tidak perlu mengumumkan kepada para pejabat bersangkutan yang mau promosi ke posisi tertinggi di suatu SKPD.
BACA JUGA: Tak Miliki Agenda Khusus di Hari Bumi, Wagub Djarot Hanya Berpesan Ini
Ahok sudah memiliki nama-nama pejabat yang rencananya dicopot sekaligus penggantinya. "Saya kasih Anda gaji Rp 80 juta, setahun cuma beberapa ratus juta. Kalau korupsi kan dikasih langsung Rp 1,5 miliar, ya kamu mana mau kerja baik-baik? Korupsi dong. Nah, yang begitu kita ganti dengan muda-muda, yang mau kembangkan Jakarta," tegas suami Veronica Tan tersebut.
Beberapa SKPD yang dinilai bagus kinerjanya adalah Dinas Kebersihan, Dinas Bina Marga, dan Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan. Sementara Dinas Perhubungan dan Transportasi dicap kurang optimal. (jawapos)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kader Gerindra DKI: Masa Buka Lokalisasi Lagi?
Redaktur : Tim Redaksi