jpnn.com - CIBINONG-Pembongkaran vila liar di kawasan Puncak, membuat Pemerintah Kabupaten Bogor meradang. Bukan lantaran kritikan dan penolakan pemilik vila, melainkan ucapan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, yang memojokan Kabupaten Bogor.
Di hadapan wartawan, Ahok mengklaim telah menggelontorkan bantuan sebesar Rp5 miliar kepada Pemkab Bogor, untuk program mengatasi banjir. Itupun memancing emosi Bupati Bogor, Rachmat Yasin.
BACA JUGA: Pria Arab Meninggal di Vila
Dengan tegas ketua DPW PPP Jawa Barat itu mengatakan Ahok salah besar. Hingga saat ini, Pemkab Bogor belum menerima sepeser pun bantuan dari Pemprov DKI, seperti yang diumbar Ahok. Tidak hanya itu, pernyataan Ahok yang menyebutkan jika DKI membantu Rp5 miliar untuk pembongkaran vila di Puncak, sangat salah.
Bupati bahkan sempat mengeluarkan ucapan jika Ahok tidak paham apa yang diucapkannya. Menurut RY, dana Rp5 miliar itu tidak seluruhnya dialokasikan untuk membongkar vila di kawasan Puncak. Tetapi dana tersebut termasuk penanganan banjir bersama daerah lain. “ Ahok paham enggak jika ada komitmen khusus dengan penertiban vila liar,” ketus RY. “Untuk pembongkaran vila hanya Rp2,1 miliar saja,” ucapnya.
BACA JUGA: Gunung Salak-Pangrango Status Aktif
Hal serupa dikatakan Sekda Kabupaten Bogor, Adang Suptandar. Menurut Adang, hingga saat ini belum ada bantuan dari DKI yang masuk ke Pemkab Bogor, terkait pembongkaran vila liar di Puncak. Mantan kepala Inspektorat itu pun mengklarifikasi, rencana bantuan yang akan diberikan Pemprov DKI bukan sebesar Rp5 miliar, melainkan Rp2,1 miliar untuk pembongkaran vila. “Belum ada bantuan yang masuk. Nilainya juga tidak segitu (Rp5 miliar),” terangnya saat dihubungi Radar Bogor.
Adang pun sudah mengkonfirmasi ke staf di Bappeda Kabupaten Bogor, untuk mempertanyakan bantuan tersebut. Hasilnya, kata Adang, Pemrov DKI Jakarta belum bisa mencairkan bantuan tersebut dengan alasan masih banyak bansos dan dana hibah yang harus dikeluarkan DKI. “keterangan itu didapat setelah staf saya rapat di BPKD DKI dengan Biro Pemerintahan DKI,” ucapnya.
Dari keterangan itu juga, kata Adang, rencananya Pemprov DKI akan mencairkan bantuan paling cepat pekan ini dan paling lama pekan depan. “ Itu juga dibarengi pencairan ke Bekasi,” terangnya.
BACA JUGA: Pastikan Denda Maksimal bagi Penerobos Busway
Namun, bantuan yang akan diberikan Pemprov DKI, belum mencukupi untuk melakukan pembongkaran vila liar di kawasan Puncak. Berapa anggaran sebenarnya yang dibutuhkan untuk membongkar vila di puncak" “Untuk itu silakan tanya ke Satpol PP,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Satpol PP, Dace Supriadi, enggan menjelaskan anggaran yang dibutuhkan untuk membongkar vila liar saat ditanya wartawan, disela-sela pembongkaran 21 vila liar di Puncak, kemarin.(dkw/ded/d)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Buruh Kuali Tempuh Upaya Tripartit
Redaktur : Tim Redaksi