jpnn.com - JAKARTA - Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sudah menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI tahun 2015. Namun, masih saja ada anggaran yang diketahui tidak sesuai alias digelembungkan.
Salah satunya adalah anggaran perbaikan SMA 19 yang menelan dana hingga Rp 49 miliar. Meski sudah dihapus dari APBD 2015, namun hal itu tetap saja dipertanyakan.
BACA JUGA: Sambut HUT RI, Pemprov DKI Percantik Taman dan Jalur Hijau
"Itu yang saya bilang, audit kita," ujar pria yang karib disapa Ahok tersebut di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (14/8).
Ahok tidak menjelaskan secara rinci mengapa anggaran semacam itu bisa lolos dari e-budgeting. Ahok justru menyalahkan konsultan yang direkrut oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyusun anggaran proyek.
BACA JUGA: KPK Bantah Datangi Ahok terkait Kasus RS Sumber Waras
"Makanya saya bilang kan, di negara kita ini, mau nyolong enggak apa-apa, asal prosedurnya bener. Yang ikut lelang berapa, ada konsultan putusin harga barangnya berapa, jadi berapapun kalo itu kata konsultan, kalo masuk akal boleh. itu yang lucu," kata Ahok. (rm)
BACA JUGA: Wagub Djarot Desak Kemenhub Buat Payung Hukum untuk Ojek
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemprov DKI Bakal Kejar Pemasok Makanan Berbahaya
Redaktur : Tim Redaksi