jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut sudah tidak asing lagi dengan masalah dana siluman dalam APBD, yang kini tengah ramai diributkan di wilayah DKI Jakarta.
Hal tersebut diungkap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang kini sedang dibelit perseteruan anggaran dengan DPRD DKI Jakarta.
BACA JUGA: Ahok Pede Dari Dulu Di-Back Up Presiden
Ahok, karib gubernur ini disapa, memaparkan modus ini biasanya dilakukan oleh oknum DPRD melalui Satuan Kerja Pegawai Daerah (SKPD).
"Banyak sekali SKPD tidak berani eksekusi karena tiba-tiba ada titipan dari oknum DPRD. Nah itu beliau (Jokowi) tahu persis gitu lho. Pernah jadi walikota, pernah gubernur kok. Kalau sekarang beliau bisa merasa kan, apa yang sudah dicoret, tahu-tahu tiba-tiba muncul," ujar Ahok usai bertemu presiden di kantor kepresidenan, Jakarta, Jumat, (27/2).
BACA JUGA: Ahok Diminta tak Gentar Hadapi Tekanan DPRD DKI
Oleh karena seringnya dana siluman itu, kata dia, presiden sejak dulu menginginkan agar dana pengajuan APBD dilakukan melalui e-budgeting. Melalui sistem online itu diyakini bisa mengawasi dana-dana yang dianggarkan.
"Karena dengan e-budgeting presiden bisa masuk dalam satu sistem suatu sosialisasi. Misalnya tidak boleh ada suatu Permen atau Pergub atau SK apa gitu. Maka seluruh Indonesia tidak bisa input. Itu yang beliau ingin lakukan dari dulu," tegas Ahok.
BACA JUGA: KPK Persilakan Ahok Laporkan Pengadaan UPS Rp 5,8 Miliar
Ahok menyatakan harus ada format penganggaran khusus sehingga masalah dana siluman tidak terjadi lagi.
"Kalau begitu terus, kepala daerah bisa ditekan terus juga oleh oknum DPRD seumur hidup," tandas Ahok. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jadi Trending Topic, Ahok Dicap Kafir yang...
Redaktur : Tim Redaksi