jpnn.com - UNTUK kesekian kalinya Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, menyoroti proyek percetakan di sejumlah SKPD dan UKPD termasuk Biro Umum. Orang nomor dua di ibu kota ini mengaku tengah memproses dugaan sejumlah pejabat yang menikmati keuntungan triliunan rupiah dari proyek percetakan. “Kami terus kejar,” tegas Ahok, Senin (3/2).
Ahok mengatakan, para oknum ini melakukan kongkalikong dengan beberapa perusahaan percetakan swasta, untuk mememonopoli pengerjaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan cetak mencetak. Mulai dari pembuatan kop surat, kalender, spanduk, dan berbagai kegiatan lainnya.
BACA JUGA: Ratusan TPS di Jakut Rawan Konflik
“Ada oknum di Pemprov DKI yang mendapatkan keuntungan dalam proyek percetakan. Nilainya mencapai triliunan rupiah,” katanya.
Ahok mengungkapkan, oknum yang bermain percetakan membuat Pemprov dicurangi hingga triliunan rupiah. “Kami akan kejar, datanya sudah di tangan,” terangnya.
Untuk mengantisipasi, lanjut Ahok, pihaknya telah menerapkan e-budgeting. Kemudian, juga akan melakukan kerjasama dengan Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Negara. Sehingga kontrol terhadap pengadaan percetakan dalam jumlah besar dan bentuk apapun tidak ada kendala.
BACA JUGA: SDN Duren Sawit 08 Kebanjiran
“Bayangin kalau kami bisa lebih murah di Perum Percetakan Negara. Bisa hemat,” kata mantan bupati Belitung Timur ini.
Selain dapat menghemat pengeluaran, masih ada lagi keuntungan yang bisa didapat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Lokasi Perum Percetakan Negara berada di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat membuat akses pengiriman cepat. Bahkan, Ahok mengatakan, dirinya hanya perlu menggunakan handphone untuk memesan.
BACA JUGA: Ahok Heran, Pembelian Truk Sampah Ditolak DPRD DKI
Namun sebelum merealisasikannya ada peraturan pemerintah yang harus dibuat untuk mendukung kerjasama ini. “Kalau sudah ada PP (Peraturan Pemerintah), kami bisa tunjuk dia (Perum Percetakan Negara). Kalau murah, saya mau semua percetakan tunjuk dia saja, cepat. Jadi kami kayak punya percetakan,” tutup Ahok.
Berdasarkan informasi yang didapat INDOPOS (JPNN Group), oknum yang bermain dalam percetakan ini tersebar di beberapa instansi. Mulai dari Biro Umum DKI yang memang memiliki tupoksi pengadaan berkas kop surat, dan berbagai perlengkapan rumah tangga pemprov. Dinas Kominfomas DKI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Dinas P2B, dan Dinas PU. (wok)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jalan Panjang Sudah Tergenang
Redaktur : Tim Redaksi