jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencak-mencak saat listrik di kawasan Waduk Pluit mati yang berdampak pompa air tidak bisa dijalankan.
Ahok pun menolak saran Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar Pemprov DKI agar membeli genset, untuk antisipasi pemadaman listrik saat terjadi banjir di Jakarta.
BACA JUGA: BMKG: Hujan Guyur Jabodetabek Seharian Hari Ini
Tokoh Muda Muhammadiyah, Ma'mun Murod Al Barbasy merasa heran dengan sikap Ahok itu.
"Kenapa menolak? Padahal bagi Pemprov DKI tentu bukan hal sulit untuk beli genset. Wong untuk naikkan gaji PNS-nya yang fantastis saja bisa, masak untuk kepentingan publik dan urgent tak bisa memenuhinya," ujar Ma'mun kepada RMOLJakarta (Grup JPNN), Jumat (13/2).
BACA JUGA: Ahok Punya Tim Siluman?
Ma'mun yakin, langkah PLN mematikan listrik di wilayah banjir tentu dengan pertimbangan cermat dan berdasar SOP (Standard Operating Procedure). Ahok, tutur dia, mestinya paham hal itu.
Sebelumnya, usulan PLN agar Pemprov DKI Jakarta memasang genset sebagai sumber energi bagi pompa air di kawasan ibukota, dianggap tidak perlu oleh Ahok.
BACA JUGA: Dewan Ancang-ancang Lengserkan Ahok
Ahok, lebih memilih untuk membeli pompa air yang baru, dibandingkan dengan harus mengeluarkan biaya untuk penyediaan bahan bakar genset di Jakarta.
Jika genset menjadi sumber energi bagi pompa air, jelas Ahok, maka Pemprov DKI membutuhkan dana minimal Rp45 juta, hanya untuk membeli bahan bakar pompa air di satu wilayah.
"Bayangkan saja contohnya (pompa air) di Pasar Ikan. Kalau PLN memaksa kami menggunakan genset itu kira-kira 13.000 ton (bahan bakar solar) untuk dua hari habis. Jumlah 13.000 ton kalau dikali harga solar Rp 6.000 itu habis Rp90 juta. Berarti pengeluaran Rp 45 juta sehari hanya untuk uang solar. Lebih baik uangnya untuk beli mesin pompa yang baru daripada habis membeli solar," ujar Ahok di Jakarta, Kamis (12/2). (Pras/sim/jkt/man]
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Hari Kebanjiran, Pedagang Thamrin City Rugi Miliaran
Redaktur : Tim Redaksi