jpnn.com - KEBON SIRIH - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok meminta Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun supaya tidak melakukan pemanggilan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) terkait permainan anggaran APBD DKI. Pasalnya, soal dugaan permainan anggaran sudah ditangani oleh kepolisian.
"Inspektorat kita suruh jangan panggil lagi. Diperiksa polisi, ngapain-repot-repot panggil, sementara setop dulu. Enggak pantas juga dong kan kalau lagi diperiksa tapi kami panggil-panggil," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (19/3).
BACA JUGA: Ahok Beri Password e-Budgeting ke Ketua DPRD DKI, Ini Kata Haji Lulung
Mantan Bupati Belitung Timur tersebut menyatakan apabila Inspektorat melakukan pemeriksaan dikhawatirkan bisa terjadi tumpang tindih. "Takutnya overlap, BPKP juga lagi periksa," ucapnya.
Ahok mengungkapkan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP lebih sah. Karena itu, ia menegaskan Inspektorat tidak perlu melakukan pemeriksaan. "Kalau saya sih dihentikan buat apa lagi. Cukup BPKP, lebih sah," tandasnya.
BACA JUGA: Ssst..Di Antara Tiga Pihak Ini Bakal jadi Tersangka Kasus UPS
Sebelumnya, Lasro mengatakan pihaknya sudah menggali informasi dari lima PNS Bappeda. Setelah itu, ia berencana untuk menggali informasi dari PNS yang berada di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Pusat, dan BPKAD. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Bikin Buku dengan APBD, Anggota DPRD DKI Minta Ahok Sumbang Kata Pengantar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kantongi Dua Calon Tersangka, Polisi Periksa 73 Saksi Kasus UPS
Redaktur : Tim Redaksi