jpnn.com - BOGOR - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan korupsi di tiga proyek pengadaan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Tahun 2014 ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis (26/3). Salah satu yang dilaporkan adalah pengadaan enam buku yang masuk dalam APBD 2014.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, enam buku yang masuk dalam APBD 2014 itu milik Rina Aditya Sartika, anggota DPRD DKI dari fraksi Gerindra. Rina merupakan putri Alex Usman yang ta lain mantan Kepala Seksi Pengadaan Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat.
BACA JUGA: Wali Kota Cantik Ini Tolak Bersaksi untuk Suami
Rina membuat enam buah buku pada saat dirinya melakukan kampanye untuk menjadi anggota dewan. Harga enam buku yang dibuat Rina adalah Rp 390 juta. Namun, enam buku itu tiba-tiba masuk dalam APBD-P Tahun 2014. Harga satu bukunya menjadi senilai Rp 500 juta.
Terkait laporan ICW ke KPK itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengapresiasinya. "Bagus dong, biar ditangkepin aja," kata Ahok di peternakan PT Karya Anugerah Rumpin (KAR) di Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/3).
BACA JUGA: Ahok: Kasih Nama USB Aja!
Seperti diberitakan, Koordinator ICW Febri Hendri mengatakan, temuan dugaan korupsi ditemukan bermula ketika ICW membandingkan APBD 2015 versi DPRD dengan APBD 2014. Berdasarkan penelusuran itu ditemukan adanya mata anggaran yang berulang dan setelah ditelusuri ditemukan indikasi korupsi.
Febri kemudian mencontohkan pengadaan enam judul buku pada tahun 2014 yakni 'Hikayat Ibu Kota', 'Perempuan', 'Dari Rezim ke Rezim', 'Jakarta Dulu Rawa Kini Menara', 'Menapak Kota Harapan', dan 'Delman'.
BACA JUGA: Begini Cara Ahok Atasi Pengendara Nakal yang Masuk Jalur Transjakarta
Febri menyebut, penulis buku-buku tersebut adalah seorang anggota DPRD DKI periode 2014-2019. Namun, dia tidak menyebutkan nama anggota DPRD yang dimaksud. "Penulisnya waktu pengadaan tahun 2014 belum jadi anggota DPRD, tapi sekarang dia masuk," ucapnya.
Selain itu, Febri mengatakan, pejabat pembuat komitmen (PPK) berinisial AU diduga ikut 'bermain' di mata anggaran pengadaan buku. Dalam pengadaan tersebut ada persekongkolan antara PPK, distributor, peserta, dan pemenang lelang. Febri mengungkapkan, Direktur PT FS memiliki keterkaitan dengan PPK berinisial AU. Keduanya, lanjut dia, sama-sama pengurus Palang Merah Indonesia.
Mengenai dugaan keterlibatan PPK berinisial AU dalam permainan anggaran, Ahok tidak memberikan banyak komentar. "Nanti hukum yang buktiin," tandasnya.(gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Persoalan Etika Tak Bisa Lengserkan Ahok
Redaktur : Tim Redaksi