jpnn.com - JAKARTA – Kebijakan Pemprov DKI di sektor layanan kesehatan patut diapresiasi. Betapa tidak, seluruh warga DKI tanpa terkecuali akan diberikan jaminan kesehatan nasional (JKN)-Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Termasuk bayi yang baru lahir akan otomatis terdaftar peserta JKN maka akan di-cover seluruh biaya untuk berobat.
BACA JUGA: Asyik Berpose di Tengah Penggusuran, Anak Buah Ahok Panen Kecaman
Penjaminan JKN-KIS ada yang sifatnya dibiayai langsung oleh APBD DKI terutama bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) .
Tetapi ada pula yang bersifat ”dipaksa” oleh kebijakan Pemprov terutama bagi kelompok pemberi kerja.
BACA JUGA: Kejagung Terus Bongkar Korupsi Kegiatan Pengendalian Banjir Jakarta
DKI Jakarta memang digadang-gadang menjadi role model jaminan kesehatan cakupan semesta (universal health coverage) yang akan berlaku secara nasional pada Januari 2019.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan, seluruh perusahaan di DKI saat mengurus perizinan akan diwajibkan mendaftar BPJS.
BACA JUGA: Gahar...Utang Tak Dibayar, Ibu Rumah Tangga Lakukan Pengeroyokan
Jika tidak, maka tidak akan dilayani perizinannya. ”Kita tidak ingin satu warga pun yang tidak punya jaminan kesehatan,” ungkap Ahok seperti diberitakan Indopos (Jawa Pos Group) hari ini.
Ahok berangan-angan, Jakarta tidak akan ada lagi kasus orang jatuh miskin gara-gara sakit.
”Orang Jakarta 23 persen adalah orang kaya. Tetap yang kaya harus ikut sistem JKN. Karena pada prisnsipnya adalah gotong royong,” ungkap Mantan Bupati Belitung Timur itu.
Pihaknya akan mendidik warga DKI untuk turut dalam sistem gotong royong. Sehingga terjadi sistem yang sehat menyumbang yang sakit. Juga, yang kaya menyumbang yang miskin.
Sementara warga DKI pada umumnya juga boleh memanfaatkan subsidi APBD untuk menjadi peserta JKN-KIS.
”Asal kamu mau berobat di Puskesmas dan dirawat kelas 3, kami tanggung aja deh,” paparnya.
Dikatakan, pihaknya menerapkan sistem tersebut sejak 2006. Saat ini pihaknya terus menyempurnakan sistemnya dengan menggalang kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
Sejak tahun lalu pihanya menyiapkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk pembiayaan iuran JKN warga DKI.
Menariknya, di DKI Jakarta bayi baru lahir juga langsung terdaftar peserta JKN KIS. ”Kasian dong nanti sakit kuning harus bayar,” ungkapnya.
Ahok mengatakan, mendukung sistem JKN pihaknya akan menambah jumlah RS di DKI. Selain itu pihaknya akan merangkul pihak swasta turut bergabung dalam sistem JKN-KIS.
”Saya tidak mewajibkan (RS) swasta kerjasama. Saya sampaikan pada (RS) swasta kalau kamu tidak ikut pada kami (mitra JKN) anda tidak akan punya pasien. Suatu saat kamu akan habis,” ujar Ahok.
Dikatakan dengan sistem JKN, warga DKI juga akan memiliki dokter pribadi. Dengan asumsi lima ribu penduduk akan ditangani ikeh satu dokter pribadi untuk urusan promotif dan preventif. Dengan asumsi 20 juta penduduk di DKI, maka akan disiapkan dua ribu dokter.
”Sekarang sudah berlaku di rumah susun. Nanti akan berlaku di seluruh kampung,” ujar Ahok. Dengan pemberlakuan promotif preventif maka diharapkan tidak akan banyak lagi orang datang ke RS.
Sementara itu Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mengatakan, DKI diharapkan akan menjadi role model universal health coverage.
Nantinya model tersebut akan diterapkan di seruh provinsi di Indonesia. Dikatakan, saat ini program JKN-KIS menjadi program jaminan kesehatan terbesar di dunia.
Dalam arti jumlah kepesertaan yang telah mencapai 168 juta dan dilaksanakan melalui pendekatan single payer institution. Jumlah kepesertaan tersebut akan terus bertambah seiring waktu hingga tercapainya cakupan semesta, yang diharapkan dapat terwujudkan selambatnya 1 Januari 2019.
”Untuk merealisasikan hal tersebut, tentunya diperlukan support dari Pemerintah Daerah untuk mendorong perluasan kepesertaan program JKN-KIS,” kata Fachmi Idris. (dni/sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus PDIP: Eling dong Ahok
Redaktur : Tim Redaksi