jpnn.com - KEBON SIRIH - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyatakan bahwa dirinya tidak akan memberi toleransi untuk anak buahnya yang terbukti bermain-main dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Jika sampai ada PNS Pemprov DKI yang nyata-nyata mengakali anggaran, maka Ahok -sapaan Basuki- akan menyiapkan sanksi penonaktifan.
Ahok mengungkapkan, dirinya tengah menyisir APBD 2015. ”Jadi dari Rp 12,1 triliun ternyata ada Rp 2 triliun yang udah masuk di RAPBD 2015. Saya lagi nyisir. Begitu ketahuan siapa yang tanggung jawab, SKPD (satuan kerja perangkat daerah, red) mana akan langsung saya tindak,” ujarnya, Rabu (18/3).
BACA JUGA: Optimistis APBD DKI Bisa Disahkan Hari Ini
Ahok mengungkapkan, dirinya juga merasa terbantu dengan adanya situs kawalapbd.org buatan Ainun Najib. Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui anggaran-anggaran yang janggal dalam APBD DKI Jakarta 2015.
Ahok pun tak segan-segan akan menonaktifkan PNS yang terbukti masih bermain anggaran. ”Kita stafkan atau nonaktifkan. Ada macam-macam di anggaran APBD 2015 sebesar Rp 2 triliun itu. Pemeliharaan, UPS juga ada,” ungkapnya juga.
BACA JUGA: Prasetyo Ngotot DKI Harus Punya APBD 2015
Mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengaku sudah meminta Inspektorat Provinsi DKI untuk mengaudit anggaran yang diajukan setiap SKPD. Karenanya ia ingin tahu anak buahnya yang telah memasukkan data anggaran titipan itu.
“Dulu kan mereka (Pemprov DKI dan DPRD) enggak pernah mau jawab pertanyaan saya tuh soal siapa yang hilangin anggaran truk sampah. Semua orang bilang enggak tahu,” cetusnya.
Dengan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat DKI terkait penginputan anggaran ’siluman’ Rp 2 triliun pada APBD DKI 2015 dalam e-budgeting, Ahok mengaku yakin kejanggalannya akan terungkap. ”Pasti ketahuan siapa yang nyuruh (memasukkan input data anggaran titipan), siapa yang ngetik anggaran, sudah ketahuan semua,” katanya.
BACA JUGA: Kemdagri Coret Anggaran di RAPBD, Pemprov DKI Siapkan Pengalihan
Sedangkan Inspektorat Provinsi DKI pada Selasa (17/3) lalu telah melakukan pemeriksaan terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, Selasa (17/3) lalu. Informasi yang beredar di kalangan wartawan, Inspektorat Provinsi DKI telah memeriksa mantan pegawai Bappeda DKI yang diduga memasukkan input data serta meloloskan anggaran ’siluman’.
Pegawai berinisial WW, itu sebelumnya menjabat Kepala Bidang Program dan Pembiayaan Bappeda DKI saat dipimpin oleh Sarwo Handayani dan Andi Baso Mappapoleonro.
Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marbun, menegaskan, pihaknya terus melakukan investigasi terkait dugaan adanya PNS yang terlibat permainan anggaran. Hasilnya segera dilaporkan kepada gubernur untuk dilanjutkan mengambil keputusan selanjutnya. ”Kita terus lakukan pemeriksaan,” tandasnya. (wok/indopos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahok Ingin Buka-bukaan Soal Penginputan e-Budgeting
Redaktur : Tim Redaksi