jpnn.com - JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, biaya yang digelontorkan untuk pembangunan beberapa infrastruktur skala besar dapat dialihkan antara lain untuk meningkat kesejahteraan para guru dan tenaga honorer.
Mas AHY menyinggung masalah nasib honorer dalam pidato politiknya di Jakarta, Jumat (14/7) malam.
BACA JUGA: Wacana PPPK Part Time Tak Mujarab, Jutaan Honorer Resah, Gelombang Akan Membesar
Awalnya, AHY menegaskan visi perubahan yang diusung oleh partainya dan Koalisi Perubahan itu bukan berarti mengganti total seluruh kebijakan dan program-program pembangunan yang ada.
Ditegaskan bahwa program-program kerja pemerintah yang baik tentu harus dipertahankan, dilanjutkan, bahkan ditingkatkan.
BACA JUGA: Nadiem Makarim Sebaiknya Fokus Memperjuangkan Honorer Tendik jadi PPPK Ketimbang Kontrak Kerja
“Kami mendengar kekhawatiran sejumlah kalangan. Perubahan seolah diartikan sebagai upaya untuk mengganti secara total apa yang sudah ada. Tentu tidak demikian. Kebijakan dan tatanan yang sudah baik akan kita pertahankan. Kita lanjutkan dan kita bersyukur karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa sejak Indonesia merdeka,” kata AHY.
Pria kelahiran 10 Agustus 1978 itu menegaskan perubahan tidak berarti menghapus segala pencapaian dan kebijakan-kebijakan yang terbukti berdampak positif bagi kehidupan rakyat.
BACA JUGA: 2 Penyebab Jumlah Honorer Melimpah, Menteri Anas Mengakui Kesalahannya, Oh
“Meskipun Partai Demokrat mengusung agenda perubahan, tidak berarti kami menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini. Sebaliknya, kami justru menyampaikan penghargaan kepada pemerintah, atas semua kerja kerasnya.”
“Kami yakin,Presiden Jokowi dan pemerintahannya ingin berbuat yang terbaik. Kami mendoakan kelak Presiden Jokowi bisa mengakhiri masa bhaktinya dengan baik,” sambungnya.
AHY Singgung Masalah Honorer
Meski demikian, AHY menyampaikan Demokrat punya nilai-nilai dan cara pandang yang berbeda terhadap berbagai kebijakan dan program-program pemerintah yang saat ini berjalan.
Oleh karena itu, AHY dalam pidatonya pun menawarkan pendekatan-pendekatan alternatif terhadap kebijakan-kebijakan yang menurut dia perlu dievaluasi ke depannya.
Misalnya, terkait ekonomi dan kesejahteraan, AHY menyoroti sejumlah pembangunan infrastruktur yang saat ini berjalan, menurut dia itu dapat ditunda pelaksanaannya.
Menurutnya, biaya yang digelontorkan untuk pembangunan beberapa infrastruktur skala besar dapat dialihkan untuk meningkat kesejahteraan masyarakat, termasuk di antaranya kelompok buruh, pegawai negeri sipil, petani, nelayan, para guru, tenaga honorer, dan masyarakat yang belum mampu dan berdaya lainnya.
Menurut AHY, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh konsumsi domestik atau dalam negeri. Dengan demikian, peningkatan daya beli masyarakat pun menjadi penting.
Namun, hal itu menjadi sulit manakala gaji para pekerja tidak kunjung naik.
“Jika dikaitkan inflasi, gaji mereka sebenarnya terus mengalami penurunan. Ini jelas tidak adil. Kebijakan ini mesti diubah dan diperbaiki,” kata AHY.
Dia pun mengusulkan perlu ada penentuan prioritas yang lebih arif ke depannya, terutama dalam penggunaan anggaran negara.
“Lebih baik kita fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh.”
“Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara juga akan meningkat. Pengangguran dan kemiskinan akan berkurang,” kata suami Annisa Pohan itu.
AHY juga menyoroti masalah lainnya, yaitu terkait sumber daya manusia dan lingkungan hidup, hukum dan keadilan, demokrasi dan kebebasan rakyat, kemudian tata negara dan etika pemerintahan. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu