jpnn.com, JAKARTA - Rekomendasi Setya Novanto yang memilih Aziz Syamsudin sebagai Ketua DPR pengganti dirinya membuat keributan baru di tubuh Golkar. Sejumlah elite seperti Airlangga Hartarto dan Agung Laksono serempak menganggap surat tersebut tidak sah sekaligus tidak etis karena diajukan tanpa persetujuan rapat pleno Partai Golkar.
Pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) Golkar kaget dengan beredarnya surat rekomendasi Setnov tersebut. Sebab, tidak banyak yang tahu kapan dan siapa pihak yang pertama menerima surat itu, tapi tiba-tiba surat tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal dan Aziz sendiri kepada beberapa fraksi.
BACA JUGA: Bamus Segera Rapat Bahas Pengunduran Diri Setya Novanto
Airlangga yang merupakan Ketua Koordinator Bidang (Korbid) Ekonomi DPP Partai Golkar mengingatkan, saat ini Setnov tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan. Hasil pleno Partai Golkar pada 21 November lalu telah menetapkan Idrus Marham sebagai Plt ketua umum (Ketum).
Namun, dalam pengambilan keputusan, rapat pleno menetapkan mekanisme kolektif kolegial. ”Plt Ketum dalam mengambil keputusan strategis tidak bisa sendiri. Plt wajib berkoordinasi dengan ketua harian dan ketua-ketua korbid,” ujar Airlangga di sela-sela seminar Generasi Muda Partai Golkar di Jakarta, Minggu (10/12).
BACA JUGA: Setnov Pilih Aziz Ketua DPR, Begini Respons Fahri Hamzah
Airlangga menegaskan, proses yang harus dituntaskan saat ini adalah persiapan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Agenda itulah yang akan dibahas dalam rapat pleno Golkar. Terkait dengan agenda pemilihan Ketua DPR, sampai saat ini belum pernah ada pembahasan. ”Belum ada jadwal pleno terkait itu (surat Setnov, Red),” ujarnya. Rencananya, rapat pleno digelar hari ini atau selambat-lambatnya Rabu (13/12).
Ketua Koordinator Bidang Kesra Roem Kono yang selama ini dekat dengan Setnov juga tidak mengetahui keberadaan surat itu. Roem mengaku kesulitan berkomunikasi dengan Idrus untuk meminta penjelasan tentang kebenaran surat tersebut. ”Sampai hari ini (kemarin, Red) saya belum bertemu dengan Plt Ketum (Idrus Marham, Red) untuk menanyakan surat itu,” kata Roem di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.
BACA JUGA: Siapa Pertama Kali Terima Surat Setnov Pilih Aziz Ketua DPR?
Idrus, Robert, maupun Aziz tidak mengangkat telepon saat dihubungi Jawa Pos beberapa kali.
Roem mengaku mengetahui isi surat itu justru dari informasi media. Menurut dia, jika surat tersebut memberitahukan pengunduran diri Setnov, dari sisi prosedur tentu itu tidak menjadi masalah. Namun, jika surat tersebut juga merekomendasikan nama Ketua DPR pengganti, siapa pun namanya, tentu itu menjadi masalah.
”Beliau kan nonaktif, sekarang kan dijabat Plt Ketum. Kalau (Setnov, Red) mundur dan merekomendasikan pengganti, tentu itu jadi perdebatan kembali,” kata wakil ketua Komisi IV DPR tersebut.
Agung Laksono juga menolak dengan tegas surat itu. Dalam hal ini, posisi Plt ketua umum yang dijabat Idrus pada prinsipnya hanya bertugas mengantarkan Partai Golkar menuju munaslub. Karena itu, tidak sepatutnya sebelum munaslub digelar muncul keputusan strategis yang diambil Plt Ketum. ”Soal pergantian Ketua DPR, itu keputusan strategis. Tunggu saja munaslub, sampai muncul Ketum yang definitif, bukan Plt,” tegasnya.
Di sisi lain, pimpinan DPR sampai saat ini juga belum mengetahui kebenaran isi surat Setnov itu. Meski begitu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan telah mendengar informasi bahwa Setnov menyatakan mundur dan memilih Aziz sebagai ketua DPR pengganti dirinya. ”Ada berita bahwa beliau sudah menunjuk Aziz Syamsudin sebagai pengganti karena beliau tentu menandatanganinya sebagai Ketum,” kata Fahri. (bay/c11/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Aziz: Saya Serahkan Sepenuhnya kepada Mekanisme Partai
Redaktur & Reporter : Adek