jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah pengurus DPP Partai Golkar kaget dengan beredarnya surat rekomendasi Setya Novanto yang memilih Aziz Syamsudin sebagai ketua DPR pengganti dirinya.
Sebab, tidak banyak yang tahu kapan dan siapa pihak yang pertama menerima surat itu. Tiba-tiba surat tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar Robert Kardinal dan Aziz sendiri kepada beberapa fraksi.
BACA JUGA: Aziz: Saya Serahkan Sepenuhnya kepada Mekanisme Partai
Ketua Koordinator Bidang (Korbid) Ekonomi DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengingatkan, saat ini Setnov tidak memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan.
Hasil pleno Partai Golkar pada 21 November lalu telah menetapkan Idrus Marham sebagai Plt ketua umum (Ketum).
BACA JUGA: Novanto Tak Bisa Seenaknya Tunjuk Aziz Jadi Ketua DPR
Namun, dalam pengambilan keputusan, rapat pleno menetapkan mekanisme kolektif kolegial.
”Plt Ketum dalam mengambil keputusan strategis tidak bisa sendiri. Plt wajib berkoordinasi dengan ketua harian dan ketua-ketua korbid,” ujar Airlangga di sela-sela seminar Generasi Muda Partai Golkar di Jakarta kemarin (10/12).
BACA JUGA: Doli Sebut SK Setnov soal Aziz sebagai Ketua DPR Cacat
Airlangga menegaskan, proses yang harus dituntaskan saat ini adalah persiapan musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Agenda itulah yang akan dibahas dalam rapat pleno Golkar.
Terkait dengan agenda pemilihan ketua DPR, sampai saat ini belum pernah ada pembahasan.
”Belum ada jadwal pleno terkait itu (surat Setnov, Red),” ujarnya. Rencananya, rapat pleno digelar hari ini atau selambat-lambatnya Rabu (13/12).
Ketua Koordinator Bidang Kesra Roem Kono yang selama ini dekat dengan Setnov juga tidak mengetahui keberadaan surat itu.
Roem mengaku kesulitan berkomunikasi dengan Idrus untuk meminta penjelasan tentang kebenaran surat tersebut.
”Sampai hari ini (kemarin, Red) saya belum bertemu dengan Plt Ketum (Idrus Marham, Red) untuk menanyakan surat itu,” kata Roem di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono. Idrus, Robert, maupun Aziz tidak mengangkat telepon saat dihubungi Jawa Pos beberapa kali.
Roem mengaku mengetahui isi surat itu justru dari informasi media. Menurut dia, jika surat tersebut memberitahukan pengunduran diri Setnov, dari sisi prosedur tentu itu tidak menjadi masalah.
Namun, jika surat tersebut juga merekomendasikan nama ketua DPR pengganti, siapa pun namanya, tentu itu menjadi masalah.
”Beliau kan nonaktif, sekarang kan dijabat Plt Ketum. Kalau (Setnov, Red) mundur dan merekomendasikan pengganti, tentu itu jadi perdebatan kembali,” kata wakil ketua Komisi IV DPR tersebut.
Agung Laksono juga menolak dengan tegas surat itu. Dalam hal ini, posisi Plt ketua umum yang dijabat Idrus pada prinsipnya hanya bertugas mengantarkan Partai Golkar menuju munaslub.
Karena itu, tidak sepatutnya sebelum munaslub digelar muncul keputusan strategis yang diambil Plt Ketum.
”Soal pergantian ketua DPR, itu keputusan strategis. Tunggu saja munaslub, sampai muncul Ketum yang definitif, bukan Plt,” tegasnya. (bay/c11/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fahri Hamzah Benarkan Novanto Mundur dari DPR dan Golkar
Redaktur & Reporter : Soetomo