jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai film dokumenter berjudul Dirty Vote, yang tayang di YouTube mulai Minggu (11/2) sebagai bentuk kampanye hitam.
"Itu kan namanya black movie, black campaign, ya kalau itu gak perlu diberi komentar," kata Airlangga di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/2).
BACA JUGA: Film Dirty Vote Ciptakan Kegaduhan, Sukarelawan Prabowo-Gibran Imbau Pemilu Damai
Airlangga mengatakan bahwa film dokumenter itu disebut sebagai "black movie" karena disiarkan secara luas saat memasuki masa tenang pada 11-13 Februari 2024, sebelum hari pemungutan suara pada Rabu, 14 Februari 2024.
Menurut Airlangga, sejauh ini pemilu termasuk kampanye sudah berjalan dengan aman, tertib dan lancar.
BACA JUGA: Ini Alasan Feri Amsari Bersedia Membintangi Film Dirty Vote
Dia berharap tidak perlu memperkeruh kondisi tersebut dengan adanya kampanye hitam.
"Dorong saja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan jangan ada diganggu oleh hal-hal semacam itu," kata Airlangga.
BACA JUGA: Usut Kasus Pelanggaran Kampanye Ravindra Airlangga, Bawaslu Periksa 5 Saksi
Adapun film dokumenter Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.
Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.
Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
Beragam komentar muncul di YouTube pada akun PSHK Indonesia yang menayangkan film tersebut.
Salah satunya dari @megafiyani6669.
"Para ahli hukum tata negara sudah menjalanakan tugasnya, yaitu mengedukasi masyarakat tentang hukum. Menyimak film dokumenter ini memang harus benar-benardengan menyertakan hati serta pikirian yang luas, jernih!," bunyi komentarnya.
"Selamat memilih cerdas di tgl 14 Februari nanti," imbuh megafiyani6699. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan