jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Said Salahudin mengatakan, dari sisi etika, Presiden Joko Widodo melakukan tindakan kurang pantas karena membiarkan Airlangga Hartarto merangkap jabatan.
Selain menjabat sebagai menteri perindustrian, Airlangga juga masih menjabat sebagai ketua umum Golkar.
BACA JUGA: Jokowi Biarkan Airlangga Rangkap Jabatan Bisa Picu Cemburu
"Sikap inkonsisten presiden ini bisa disebut sebagai perilaku yang kurang pantas. Sebab, ada etika pemerintahan yang ditabrak di situ. Lebih jauh lagi, perbuatan tersebut bisa saja dianggap merendahkan martabat presiden sendiri," ujar Said di Jakarta, Selasa (23/1).
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma) itu menambahkan, dalam dalam perspektif hukum tata negara, sikap inkonsisten tersebut bisa digolongkan perbuatan tercela atau misdeamenor.
BACA JUGA: Menteri Rangkap Jabatan, HNW: Silakan Rakyat Menilai Jokowi
"Perbuatan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk mendakwa seorang presiden dalam proses impeachment," ucap Said. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Silakan Menilai Konsistensi Jokowi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Tak Masalah Ada Rangkap Jabatan di Kabinet Jokowi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang