jpnn.com, JAKARTA - Majelis Etik yang digagas Airlangga Hartanto jelang Musyawarah Nasional (Munas) Golkar dianggap bisa membawa persepsi negatif dari masyarakat terhadap partai berlambang beringin itu.
Hadirnya badan tersebut menjelang Munas Golkar tentu membuat internal partai dan masyarakat bertanya-bertanya. Karena itu, demi transparansi, Airlangga harus menjelaskan maksud badan tersebut.
BACA JUGA: Tepis Anggapan Bamsoet, Airlangga Tegaskan Munas Golkar Selalu Bulan Desember
Pengamat politik Silvanus Alvin mengatakan, sejauh ini, pembentukan Majelis Etik tidak bisa dilepaskan gambarannya sebagai alat Airlangga untuk mengamankan kursi Ketua umum Golkar.
BACA JUGA : Kesal Menteri Enggar Tak Ditangkap, Rizal Ramli Ejek KPK
BACA JUGA: Banyak Kejanggalan di Majelis Etik Golkar, Ini Buktinya
Hal ini pula yang membuat sebagian kader Golkar menolak dengan keras pembentukan Majelis Etik tersebut.
BACA JUGA: Darul Siska Tuding Majelis Etik Golkar Jadi Alat Airlangga Pertahankan Kursi Ketum
"Dari pemberitaan yang saya cermati, memang pembentukan majelis etik itu bernuansa politis sekali, karena memang dibentuk jelang pemilihan ketua umum Golkar periode mendatang. Majelis etik itu memang dibentuk pada Mei 2019, tapi saat itu tidak ada gejolak politik apa-apa. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan, kenapa kegaduhan baru terjadi saat ini," kata Alvin di Jakarta.
Menurut dia, motif Airlangga membentuk Majelis Etik itu untuk menindak kader-kader Golkar yang melanggar, seperti korupsi, perlu diapresiasi.
Namun, Alvin khawatir ada agenda lain di balik Mjelis Etik itu, seperti digunakan untuk kepentingan politik praktis.
"Seperti menghalangi keikutsertaan kandidat tertentu untuk masuk dalam bursa caketum Golkar," kata Alvin.
Akademisi dari Universitas Bunda Mulia ini menyarankan Airlangga dan internal Golkar Perlu duduk bersama untuk membahas khusus tentang keberadaan Majelis Etik itu.
BACA JUGA : Cara Meninggal Mbah Moen Sangat Asyik dan Bikin Iri
Pengkajian ulang Majelis Etik perlu dilakukan, kalau bisa melihat dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Golkar.
"Bila sudah sejalan dengan AD/ART, maka kegaduhan tidak terjadi. Kegaduhan muncul karena ada sebuah proses yang tidak sejalan dengan aturan partai," jelas dia.
Alvin meminta Airlangga menghentikan kegaduhan di internal Golkar. Sebab, Alvin khawatir kegelisahan dari para kader Golkar berimbas nantinya pada persepsi negatif dari masyarakat.
"Airlangga harus turun tangan mengatasi ini. Dia harus memberi jaminan bahwa Majelis Etik bukan kaki tangannya dalam melanggengkan kekuasaan di Golkar. Saya rasa ini perlu dilakukan dalam waktu dekat supaya tidak ada kesan bahwa Airlangga ini memonopoli bursa ketum golkar di Munas mendatang," pungkasnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Eks Wasekjen Golkar Tuding Majelis Etik Bentukan Airlangga Tak Beretika
Redaktur & Reporter : Natalia