Ajak Demokrat Mengerti Jogja

Senin, 06 Desember 2010 – 20:55 WIB
BANTUL – Aksi menolak draf RUUK DIJ, yang akan mengautur pemilihan langsung Gubernur dan wakil Gubernur terus membaraKali ini giliran pimpinan dan kader Partai Politik di Bantul angkat bicara

BACA JUGA: Sultan Surati Wapres Boediono

Jika tidak ada aral, Rabu (8/12) besok, ribuan kader PDI Perjuangan Bantul akan menggelar aksi turun ke jalan menuju gedung DPRD di Jalan  Malioboro, Jogjakarta.

Dalam aksinya nanti, PDI Perjuangan juga mengajak kader-kader dari Partai Demokrat
Meski, hingga saat ini Demokrat belum memberikan respon

BACA JUGA: Perbaiki Penerapan Perda Syariah!

”Kami juga ajak pengurus dan kader Partai Demokrat
Tapi, kita lihat saja nanti apakah mereka akan ikut turun ke jalan atau tidak,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Bantul, Aryunadi.

Sebagai orang asli Jogja, lanjut Aryunandi, pihaknya bersama kader PDI Perjuangan dan elemen masyarakat Jogjakarta yang lain siap turun ke jalan untuk memperjuangkan aspirasi warga Jogjakarta yakni agar jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIJ diisi melalui penetapan, bukan pemilihan

BACA JUGA: Sultan Sepuh Dukung Rakyat Jogja

Bagi DPC PDI Perjuangan, keistimewaan DIJ bukan saja ranah partai politikMelainkan juga masalah bagi seluruh masyarakat Jogjakarta.

“Kami mengajak elemen masyarakat lain di Jogjakarta untuk bersama-sama memperjuangakan asprasi warga Jogjakarta,” ajak AryunandiBagi PDI Perjuangan, keistimewaan DIJ merupakan harga mati termasuk penetapan jabatan gubernur dan wakil gubernur DIJ yang dijabat Sultan dan Paku AlamSebagai partai politi, PDI Perjuangan tidak akan melupakan ijab kobul antara Sultan HB IX dengan Soekarno bahwa Nagari Ngogyakarta bergabung dengan NKRI.

”Ini pelajaran Jas Merah, pemerintah pusat jangan sampai lupakan sejarahDulu Bung Karno dan Sri Sultan HB IX telah melakukan ijab kobul dengan bergabungnya Nagari Ngogyakarta dengan NKRI,” tegas warga Sewon ini.

Namun demikian, Aryunandi mengaku tidak sepakat dengan adanya wacana referendum yang dihembuskan beberapa warga JogjakartaPasalnya, refendum tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia“Kalau referendum saya tidak sepakatKita perjuangan dengan cara dialog dan yang saja lah,” tegas AryunandiSenada dengan AryunandiWakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIJ, Eko Suwanto menegaskan pemerintah seharusnya konsentrasi menangani masalah bencana di Indonesia, bukan  malam meruncingkan RUUK DIJ”Rakyat Jogjakarta sudah jelas keinginannya yaitu penetapan untuk jabatan Sultan,” terang Eko(mar)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kaltim Tak Sudi Kirim Pembantu


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler