Ajak Publik Awasi Presiden Agar Tetap Netral di Pilpres

Minggu, 06 Juli 2014 – 06:14 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk benar-benar menjaga netralias TNI/Polri dalam pemilu presiden kali ini. Meski SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat punya hak politik untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, namun Arbi menegaskan bahwa presiden tetap harus netral.

Hal itu disampaikan Arbi menanggapi pertemuan antara SBY dengan Prabowo dan Hatta di Cikeas, Jumat (4/7) malam lalu. Arbi mengatakan, SBY harus bisa menjaga netralitas TNI/Polri dari tingkat tertinggi hingga yang paling bawah.

BACA JUGA: Mantan Sesmil Tegaskan Komunis Sudah Almarhum

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus netral,” ujar Arbi di Jakarta, Sabtu (5/7). Menurutnya, SBY selaku presiden harus menjalankan kekuasaannya secara transparan.

Lebih lanjut Arbi mengatakan, masyarakat dan pers harus mengawasi agar tidak ada keputusan pemerintahan yang mengarahkan dukungan kepada Prabowo-Hatta. Selain itu, lanjut Arbi, publik harus mengawasi secara ketat agar tidak ada anggaran negara termasuk dari APBD untuk memenangkan pasangan Prabowo-Hatta dalam pemilu presiden.

BACA JUGA: Luhut Akui Prabowo Pernah Tak Naik Kelas Karena Indisipliner

“Kalau presiden menggunakan kekuasaannya sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara untuk memenangkan Prabowo-Hatta, maka harus dilawan atau dikritik keras,” katanya. 

Arbi menambahkan, tidak ada cara lain yang paling efektif untuk mengawasi sikap netral pemerintah, birokrasi, TNI dan Polri kecuali melalui pers dan partisipasi publik secara langsung. Karenanya, media massa harus benar-benar aktif memantau agar tidak ada ruang bagi pemerintahan untuk bersikap tidak netral.

BACA JUGA: Mantan Ketum PAN Putuskan Pilih Jokowi-JK

“Kalau presiden mengeluarkan uangnya secara pribadi untuk menyumbang pasangan tersebut silakan saja. Kalau keluarganya menyumbang silakan saja. Tetapi  tidak boleh menggunakan fasilitas negara dan pemerintah untuk berkampanye bagi satu pasangan,’’ katanya seraya mengatakan bahwa pilpres kali ini menjadi ujian bagi Presiden SBY untuk tetap bisa mengendalikan pemerintahan dari pusat hingga daerah agar tetap netral.(ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Klaim Hatta soal Renegosiasi Gas Tangguh Bukan Prestasi Istimewa


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler