jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mengaku tidak diajak bicara oleh Menteri BUMN Rini Soemarno tentang pengajuan utang Rp 43 triliun untuk tiga bank BUMN dari China Development Bank (CDB).
Heri khawatir, kalau di kemudian hari tiga bank dimaksud harus menanggung resiko utang, ujung-ujungnya tukar guling.
BACA JUGA: Jokowi Akan Hati-hati Beri Izin Periksa Ini
"Menteri BUMN telah mengajukan pinjaman kepada CDB untuk BNI-46, Mandiri, dan BRI. Kami DPR tidak diajak bicara. Kekhawatiran DPR, kalau terjadi nantinya risiko utang, tiga bank BUMN tersebut sangat mungkin ditukar-guling," kata Heri Gunawan, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (25/9).
Keputusan sepihak dari Rini tersebut lanjutnya, menciderai semangat pembahasan RUU BUMN yang sedang berlangsung. "Salah satu poin pentingnya adalah penguatan kontrol DPR terhadap setiap aksi korporasi yang strategik dan berisiko besar seperti utang,” tegas Heri.
BACA JUGA: Stok Menipis, Bulog Dukung JK Impor Beras 1,5 Juta ton
Dia menjelaskan, total pinjaman USD 3 miliar, masing-masing bank pelat merah itu mendapat USD 1 miliar. Jangka waktu pinjaman itu selama 10 tahun dengan komposisi 30 persen dalam mata uang Tiongkok, dan 70 persen dalam dolar Amerika Serikat.
Politikus Partai Gerindra ini menegaskan, Komisi VI DPR, belum mendapat penjelasan resmi dari tiga bank tersebut dan Menteri BUMN mengenai apa saja yang tertuang dalam komitmen perjanjian utang itu.
BACA JUGA: Soal Tragedi Mina, Ini Langkah Indonesia
Melihat komposisi utang seperti itu, lanjutnya, muncul kekhawatiran terhadap risiko utang itu. Indonesia tentu tidak ingin bila nanti tiba-tiba ketiga perbankan itu menjadi jaminan utang atau tergadai.
“Tanpa kontrol DPR, semua hal bisa saja terjadi. Pemberi utang tentu tidak mau rugi. Tiba-tiba saja, misalnya, sudah terjadi share swap (tukar guling) atau tiba-tiba saja saham ketiga BUMN itu sudah dikuasai asing. Siapa yang tahu?” tanya dia.
Saat ini, lanjut Heri, utang swasta dan BUMN sedang meroket dengan angka yang fantastis. Totalnya di atas 80 persen dari utang luar negeri.
“Cara atau ulah Menteri BUMN yang main putus sepihak ini akan memunculkan banyak spekulasi. Lebih-lebih alasan pinjaman itu ditujukan untuk membiayai proyek infrastruktur yang pembahasannya belum clear dan masih memiliki peluang gagal,” pungkas anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat IV ini. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Kata Jaksa Agung soal Peluang Deponering Kasus Samad-BW
Redaktur : Tim Redaksi