Indonesia berencana untuk memindahkan puluhan ribu orang dari Jakarta ke ibu kota Nusantara pada tahun 2025. Tapi sangatlah besar tantangan untuk melakukannya.
Pembangunan ibu kota Nusantara sudah dimulai dan nantinya akan menjadi sebuah kota besar di tengah hutan alami di pulau Kalimantan.
BACA JUGA: Dunia Hari Ini: FIFA Batalkan Visit Saudi Sebagai Sponsor Piala Dunia Perempuan 2023
Ini akan menjadi salah satu mega proyek warisan dari masa kepresidenan Joko Widodo, untuk menggantikan Jakarta yang sudah penuh sesak, jalanan yang macet dan masalah polusi.
Tetapi saat ini untuk mendatangi lokasi ibu kota baru tersebut masih tidak mudah.
BACA JUGA: Indonesia Ringkus Pria Brasil dan Tiga WN Nigeria yang Hendak Menyeludupkan Narkoba
Kota baru ini belum muncul di 'Google Map', sementara bandara terdekat terletak di kota Balikpapan, yang jaraknya hampir 100 kilometer lewat jalur darat.
Artinya butuh sekitar dua jam perjalanan naik pesawat dari Jakarta, ditambah dua jam lagi berkendara di jalanan berbukit.
BACA JUGA: Dua Tahun Tak Digaji, Koki Restoran India di Adelaide Layangkan Gugatan
Bulan Juni nanti rencananya Presiden Joko Widodo akan menandatangani dekrit yang menyatakan Nusantara adalah ibu kota Indonesia yang baru.
Keputusan terpisah akan mencabut status Jakarta sebagai ibu kota, untuk pertama kalinya dalam lebih dari empat abad, jika kita memasukkan 350 tahun kota yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Batavia, di bawah kekuasaan kolonial Belanda.
Bila semua berjalan sesuai rencana, pada tahun 2025 akan ada 60 ribu orang yang pindah untuk tinggal dan bekerja di Nusantara.
Tetapi mendorong ribuan orang untuk pindah ke sebuah lokasi yang sedang dibangun telah menimbulkan pertanyaan.
Belum lagi tantangan logistik untuk menyelesaikan pembangunannya sesuai tenggat waktu bukanlah perkara mudah.Dari hutan alami ke 'megacity'
Pembangunan ibu kota baru berada di lahan sekitar 256 ribu hektare yang sebagian besar masih berupa hutan kayu putih.
Pohon-pohon yang berada di kawasan hutan ini akan ditebang dan diganti dengan pohon-pohon asli Kalimantan.
Rencananya 65 persen dari kawasan ibu kota baru adalah kawasan hutan dan 10 persen adalah taman.
Saat ini sudah ada tujuh ribu pekerja yang menggunakan berbagai peralatan berat untuk memulai pembangunan jalan, gedung, dan infrastruktur lainnya.
Pemerintah Indonesia mengatakan Nusantara akan menjadi kota karbon netral di tahun 2030, karena hutan akan berfungsi akan berfungsi menyaring karbon, sementara energi bersih digunakan untuk listrik dan transportasi lokal.
Tapi rencana ambisius ini menimbulkan banyak kritikan.
Kelompok lingkungan mengatakan pembangunan sebuah kota baru yang akan dihuni oleh dua juta orang akan memberi tekanan besar bagi sumber daya air dan pasokan makanan.
Mereka mengatakan Nusantara nantinya juga akan merambah ke habitat satwa liar, termasuk habitat beruang dan orang utan yang sudah dalam keadaan bahaya.
Belum lagi ada rasa pesimis dari pihak lain soal pendanaan bagi pembangunannya, serta seberapa banyak warga yang secara sukarela mau pindah ke Kalimantan.Bagaimana memindahkan jutaan orang ke ibu kota baru?
Di antara prasarana yang sedang dibangun saat ini adalah gedung pemerintahan, istana presiden dan tempat tinggal bagi pegawai negeri dan militer.
Mereka akan jadi kelompok pertama yang menempati lokasi ibu kota baru tahun depan.
Pegawai negeri akan menjadi bagian terbesar dari 60 ribu warga yang tinggal di kota tersebut di tahun 2024.
Setelah itu diharapkan warga akan pindah sendiri secara begitu saja, bukan hanya dari Jakarta tapi juga dari berbagai bagian Indonesia lainnya.
"Kami akan senang melihat kota ini yang tidak saja layak huni tapi juga dicintai," kata Bambang Susantono Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Ini akan menjadi kota yang hidup, bukan sekadar sebagai kota pemerintahan."
Jakarta akan tetap menjadi 'megacity', namun pemerintah berharap dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan akan bisa mendorong investasi baru dan mengembangkan industri berteknologi tinggi di luar pulau Jawa.
Pekan lalu, pemerintah Indonesia menawarkan berbagai paket insentif untuk menarik perusahaan teknologi berinvestasi di Nusantara.
Tawaran itu antara lain pembebasan pembayaran pajak perusahaan dan pengurangan pajak bagi perusahaan asing yang mau pindah ke Nusantara.
Namun, Rizal Ramli, mantan menteri yang pernah diangkat semasa pemerintahan Jokowi dan Abdurrahman Wahid mengatakan kunci pembangunan sebuah ibu kota baru adalah lokasinya tiga jam perjalanan darat dari ibu kota lama.
"Jakarta memang harus dipindahkan untuk memisahkan bagian untuk kawasan bisnis dan kawasan pemerintahan, namun pindahnya tidak bisa terlalu jauh," katanya.
Rizal juga skeptis jika pembangunan Nusantara nantinya akan bisa diselesaikan.
"Indonesia tidak akan pindah ke ibu kota baru tersebut, yang benar saja. Diperlukan lebih dari 15 tahun bagi Balikpapan untuk bisa menjadi seperti sekarang," katanya.Tergantung pada presiden berikutnya
Selain kesulitan memindahkan ibu kota yang jaraknya terlalu jauh dari Jakarta, Rizal memperkirakan presiden Indonesia berikutnya akan menghadapi tekanan untuk memprioritaskan masalah ekonomi dibandingkan pembangunan ibu kota baru.
Masih belum jelas apakah pengganti Presiden Jokowi mendukung pemindahan ibu kota tersebut atau tidak, sementara Pemilu baru akan digelar Februari tahun depan.
DPR sudah meloloskan undang-undang mengenai pembangunan ibu kota baru, tapi beberapa pihak mengatakan undang-undang tersebut bisa dengan mudah diubah, sehingga tidak ada jaminan pembangunan Nusantara akan selesai.
Dengan biaya pembangunan keseluruhan bernilai Rp466 triliun, pemerintah mungkin juga akan kesulitan menjual topik ini kepada para pemilih di pemilu nanti.
"Tekanan publik akan besar. Setelah adanya pemerintah baru, siapa pun presidennya, harus mendengar suara publik," kata Rizal.
"Selesaikan masalah ekonomi dulu. Begitu banyak rakyat yang masih miskin setelah krisis. Kerjakan hal lain dulu. Jangan habiskan waktu memikirkan Nusantara."
Tapi Kepala otorita IKN mengesampingkan pendapat yang meragukan proyek tersebut.
"Saya kira investor akan senang melihat pemerintah memindahkannya untuk pertama kalinya," kata Bambang.
"Itulah mengapa kebanyakan fasilitas, gedung-gedung di tahun 2024 dibangun dari anggaran negara. Mereka akan memberi rasa percaya kepada pasar."
"Setelah itu saya percaya akan banyak investor yang akan datang."
Pemerintah Indonesia tetap optimistis jika 80 persen dari biaya pembangunan ibu kota baru, yaitu sekitar Rp350 triliun, akan berasal dari investor swasta.
Namun sampai sekarang sebagian besar asal pendanaan masih belum jelas.
Tahun lalu salah satu investor besar, yaitu Softbank dari Jepang, menarik diri sehingga pemerintah harus mencari investor baru.
"Kami sedang melakukan perundingan dengan sektor swasta, kami sudah menerima lebih dari 100 usulan dari mereka yang berminat," kata Bambang.
"Tentu saja beberapa di antara mereka serius untuk masuk di beberapa tahun pertama, yang lain masih bersikap menunggu. Namun yang jelas minat sudah ada."'Aliran sungai akan terganggu'
Proyek pembangunan ibu kota baru ini juga mendapat keluhan dari warga asli setempat, yang sudah tinggal lama dan terpaksa meninggalkan rumah mereka.
Di desa Sepaku Lama, yang terletak di sebelah timur laut Nusantara, belasan warga dari suku asli Balik terpaksa merelakan tanah mereka untuk dijadikan lokasi bendungan baru, yang nantinya akan memasok air ke ibu kota baru.
Jikram, salah satu penduduk asli, mengatakan bendungan setinggi tiga meter tersebut mengambil 250 meter persegi dari lahan miliknya.
Biasanya ia menanam padi dan menjaring ikan dari sungai, namun sekarang sungai sudah dipagar.
Di depan pagar tersebut sekarang ada ceruk dalam, yang menurutnya sering banjir dan membahayakan bagi cucunya.
Jikram mengatakan pembayaran ganti rugi tanah yang diterimanya, yakni sebesar Rp60 juta, tidaklah memadai.
"Saya kehilangan mata pencarian. Sungai kami ditutup sehingga saya tidak mencari ikan.Ini dahulunya adalah bekas sungai," katanya menunjuk pada ceruk dalam di dekat rumahnya.
"Namun bendungan itu menutup aliran sungai."
Bambang mengatakan pemerintah sedang berbicara dengan para warga desa dan berharap bisa meyakinkan mereka soal manfaat pembangunan ibu kota baru.
Meski ada berbagai kritikan, Presiden Jokowi tampaknya tetap bersikeras untuk menetapkan Nusantara sebagai ibu kota baru tahun depan sebelum menyelesaikan masa jabatannya.
Bahkan bila pun presiden berikutnya menentang rencana tersebut, presiden penggantinya baru akan dilantik beberapa bulan setelah peresmian Nusantara.
Dan ketika legalitas hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara sudah disahkan, akan lebih susah untuk membatalkannya.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ibu dan 2 Balita Asal Indonesia Meninggal karena Kecelakaan di Sydney