jpnn.com - JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung memberi sinyal partai-partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih akan mengadili Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara politik di DPR. Sinyal ini dikatakan Akbar usai mengantar tim hukum Prabowo-Hatta mendaftarkan gugatan atas hasil pemilu presiden (pilpres) ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat malam (25/7).
"Langkah poplitik jelas, tidak ada perubahan dari partai koalisi yang sepakat untuk terus mengonsolidasi. Salah satu kekuatan partai koalisi merupakan pemilik kursi mayoritas di DPR," kata Akbar.
BACA JUGA: Tiga Komisioner KPU Jatim Diadukan ke DKPP
Dengan kursi mayoritas itu, kata Akbar, maka partai-partai pengusung Prabowo-Hatta bisa memanggil KPU ke DPR RI untuk mempertanyakan mengenai banyaknya indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan pilpres. "Nanti di situ akan banyak pertanyaan yang disampaikan anggota dewan dengan KPU yang diduga, dilihat banyak penyimpangan, banyak yang tida sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya dilaksanakn KPU," tegasnya.
Apakah mengadili KPU secara politik itu juga melalui pembentukan panitia khusus (pansus) pilpres di DPR? Akbar mengamininya.
BACA JUGA: Daftarkan Gugatan, Tim Prabowo-Hatta Minta MK Batalkan 2 Keputusan KPU
"Itu salah satu bentuk. Tapi kita juga dalam sidang DPR, khususnya dalam komisi, pasti akan menyampaikan pernyataan kepada KPU," tegasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Negosiasi Ulang Sewa Pemondokan Haji untuk Kurangi Pemadatan Ruang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Kaji Kemungkinan Gugat UU MD3 ke MK
Redaktur : Tim Redaksi