JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar, Akbar Tandjung menegaskan Golkar tidak takut dengan ancaman Partai Demokrat yang akan mengeluarkan dari koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)Sebab, kata Akbar, selama ini Golkar tidak pernah mengemis jabatan menteri.
“Kita tidak mengemis jabatan menteri, karena keberadaan Golkar di koalisi selama ini justru membackup pemerintahan Yudhoyono, bahkan sudah berkomitmen menjaganya hingga akhir kekuasaan 2014,” tegas Akbar Tandjung kepada pers, di Jakarta, Selasa (1/3).
Terkait dengan situasi politik saat ini, lanjut Akbar, pimpinan Partai Demokrat, Senin (28/2) telah mengadakan pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediaman Puri Cikeas, Cilengsi, Bogor
BACA JUGA: Diancam Di-PAW, Gus Choi Balik Mengancam
"Bagaimana hasil pembicaraan itu, sampai hari ini belum ada penjelasan resmi dan Golkar tentu saja dalam posisi menunggu apapun hasil pertemuan itu," imbuhnya.Selain itu, Akbar juga menyayangkan pernyataan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham yang mengatakan Golkar tidak bermimpi untuk keluar dari koalisi
“Pernyataan Idrus Marham mengesankan Golkar seakan mengemis jabatan menteri dan tidak terbiasa oposisi
BACA JUGA: Pram Minta Nurdin Mundur secara Ksatria
Itu tidak tepat,” tegas Akbar sembari meminta jajaran Golkar tidak perlu khawatir apabila nanti berada di luar pemerintahanLebih lanjut Akbar Tandjung menjelaskan, Golkar akan terus fokus mencurahkan perhatiannya kepada penyelesaian skandal bailout atau pemberian dana talangan Bank Century, sebagai tindak lanjut rekomendasi DPR agar kasus tersebut dituntaskan
BACA JUGA: PKS Paling Layak Direshuffle
Dalam hal ini, Partai Golkar mendorong agar Tim Pengawas yang ditetapkan oleh DPR dapat melaksanakan tugasnya dalam mengawasi kesungguhan aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan tentang penyimpangan dalam bailout sebesar Rp6,7 triliun.Dalam kaitan ini pula, kata Akbar, Golkar mendorong agar dilakukan audit forensik kasus Bank century iniTujuannya agar terurai dengan jelas persoalannya dan kemudian dapat dituntaskan, seperti audit forensik dalam kasus Bank Bali tahun 1999 yang akhirnya terbuka aliran dana kepada siapa saja.
Apakah Akbar yakin aliran dana bailout mengalir ke Istana? Secara diplomatis Akbar mengatakan, kemungkinan itu bisa sajaNamun kata dia, untuk membuktikan dugaan diperlukan audit forensik.
“Memang langkah audit forensik membutuhkan dana yang cukup besar, tapi untuk tujuan membongkar skandal besar seperti kasus Bank Century, maka ini menjadi keharusan,” tandas Akbar.
Karena itulah DPR dapat menggunakan hak budgetnya guna mendukung Badan pemeriksa Keuangan (BPK) atau pun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan menerapkan audit forensik itu"Apalagi BPK sudah mempunyai data mengenai kasus Century dari hasil penyelidikan selama ini," tukasnya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Geram Silet Tayang Lagi
Redaktur : Tim Redaksi