JAKARTA -- Partai Demokrat rupanya sudah geram dengan sikap Partai Keadilan Sejehtera (PKS) yang dianggap selalu berseberangan dengan kesepekatan koalisiUntuk itu, sebagai hukuman, partai pemenang pemilu ini akan mengusulkan kepada SBY agar memecat menteri dari PKS.
“Kami akan usulkan para mentri dari PKS segera dicopot atau direshuffle
BACA JUGA: DPR Geram Silet Tayang Lagi
Ini bagian dari punishment terhadap partai itu yang selama ini dikenal nakal terhadap koalisi,” kata Ketua DPP PD Ikhsan Modjo, dalam sebuah diskusi bertemakan ‘Kebutuhan Evaluasi dan Format Ulang Koalisi Pasca Angket Pajak’ di Jakarta, kemarin (28/2).Menurut Ikhsan, dari 4 menteri yang dimiliki PKS di kabinet, yang paling layak untuk direshuffle adalah Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tifatul Sembiring dan Menteri Pertanian (Mentan) Suswono
Dia menyatakan Mentan membuat kesalahan karena telah melakukan kebijakan impor pangan
BACA JUGA: Komisi II Gerah, Calo CPNS Harus Dipidana
Pasalnya kebijakan itu telah membuat petani kesusahan dalam menjual hasil panennyaBACA JUGA: Golkar Disayang, PKS Ditendang
“Mentan buat kebijakan impor beras dan Menkominfo terkait dengan rencana pemblokiran situs dan BB (blackberry),” paparnya.Hal senada juga dijelaskan oleh Ketua DPP PD Ulil Abshar AbdallaMenurutnya, pasca mendukung hak angket, PKS dan Golkar harus mendapat hukumanNamun demikian, dari kedua partai itu, kata Ulil, PKS lah yang paling pantes mendapat hukuman beratHukuman terberatnya kata Ulil adalah reshuffle para menterinya.
“Presiden harus reshuffle sekarang juga para menteri PKSSikap ini adalah sikap kami di DPP Demokrat, dan kami selaku partai pendukung paling terdepan bisa mengajukan hal ini ke presiden,” ujarnya.
Baik Ulil maupun Ihsan Modjo menegaskan, DPP PD akan mengirimkan surat permintaan kepada presiden agar para menteri PKS itu di reshuffle“Dalam waktu dekat, kami akan melakukan pertemuan dengan Pak SBY,” tandasnya.
Masih di tempat yang sama, politisi Demokrat Rachland Nashidik juga mengutarakan bahwa kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap PKS dan Golkar adalah manifestasi rasional untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan lancar hingga 2014.
“Sejak 2009 usaha pemerintah untuk membuat kebijakan itu selalu digangggu dari dalamMisal keinginan pembubaran ormas, ternyata mendapat gangguan dari dalamKoalisi bukan dibentuk sebagai transaksi politik tetapi lebih didasari usaha dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Kalau ini tidak bisa dicapai tentu harus ada konsekuensiKita ingin koalisi solidKonsekuensinya adalah bisa mengeluarkan partai yang ada didalam koalisi,” tegasnya(dil)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tifatul Tak Takut Diresufle
Redaktur : Tim Redaksi