Akbar-Ical Tuding JK Tak Netral

PEKANBARU - Pidato Ketua Umum DPP Partai Golkar HM Jusuf Kalla soal positioning Golkar, langsung ditanggapi oleh kubu Aburizal BakrieBersama mantan Ketua Umum Akbar Tandjung, Ical menuding bahwa JK sudah memihak ke kandidat lain.

"Pernyataan Pak JK itu menunjukkan kalau dia sudah memihak calon lain

BACA JUGA: Paloh Diganggu Surat Panggilan Jaksa

Meskipun saya dengar beliau membantahnya," kata Ical, saat jumpa pers di pressroom Munas Golkar, Selasa (6/10).

Saat jumpa pers, Ical didampingi Akbar dan Theo L SambuagaSoal pernyataan JK mengenai Golkar harus oposisi tersebut, Ical juga menilai bahwa itu hanya pernyataan pribadi

BACA JUGA: Sikap Irman soal Farhan Dipertanyakan

Bagi Ical sendiri, jika terpilih, ia mengaku tak akan membawa Golkar oposisi maupun mendukung pemerintahTapi katanya, Partai Golkar yang jelas harus mandiri

BACA JUGA: JK: Awasi Penguasa juga Tugas Mulia

Mandiri dalam segala hal, termasuk menyampaikan pendapat dan dari sisi keuangan.

Soal Golkar tak bisa meminta-minta jabatan, Ical juga mengaku sepakatSebab katanya, kalau minta-minta, itu berarti menunjukkan bahwa partai tersebut tidak mandiri"Meski demikian, kalau kader Golkar diminta untuk jadi menteri, saya tidak akan halangi," katanya pula.

Sementara, Akbar menambahkan bahwa nuansa pernyataan JK dalam pidatonya memang menunjukkan dukungan ke calon lainAkbar juga menuding kalau dalam hal ini JK tidak konsistenSebab katanya, setelah terpilih di Munas Bali 2004, JK meminta Golkar untuk mendukung pemerintahSementara setelah tidak lagi di pemerintah, ia justru meminta Golkar tidak mendukung pemerintah.

"Statement Pak JK itu menunjukkan (kalau) ia berbicara dalam perspektif pribadi, bukan perspektif partai," kata Akbar pula.

Adapun terkait pernyataan soal Golkar tak boleh mengemis kekuasaan, bagi Akbar juga seharusnya tak perlu adaSebab katanya, kalau kader Golkar diminta jadi menteri, tentu tak boleh dilarang, karena itu merupakan pengabdian untuk rakyat(har/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Farhan Tantang DPD Tempuh Jalur Hukum