Akbar Mulai Goyang Posisi JK di Golkar

JAKARTA - Hasil perhitungan cepat (Quick Count) yang menempatkan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto di nomor buncit menjadi alat mantan Ketua Umum Golkar Akbar Tanjung untuk mulai menggoyang posisi JK sebagai ketua Umum DPP GolkarAkbar yang terpental dalam bursa capres Golkar pada pilpres 2009 ini lantas mengusulkan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar dipercepat.

"Yah karena ternyata suaranya sangat buruk dan hanya menempati urutan ketiga, tentu Golkar harus secepatnya melakukan konsolidasi

BACA JUGA: Eksekutor Nasrudin akan Segera Disidang

Konsolidasi paling representatif menurut saya adalah Munas yang harus dilakukan lebih cepat lebih baikkalau memang bisa dilaksanakan bulan depan, kenapa tidak," tegas Akbar kepada JPNN, Rabu (8/7) malam.

Akbar bahkan secara terang-terangan sudah menyebut nama Surya Paloh dan Aburizal Bakrie yang akrab disapa Ichal sebagai tokoh yang layak melanjutkan estafet kepemimpinan JK di Golkar

BACA JUGA: JK Nyontreng di Menteng

Di mata Akbar, dua tokoh Golkar yang kini duduk di Dewan Penasihat DPP Golkar ini sudah mengisyaratkan keinginannya untuk maju memimpin Golkar.

"Saya pikir, baru dua nama ini yang layakSelanjutnya, kita serahkan saja kepada Munas untuk menentukan siapa di antara keduanya yang diberi kepercayaan," tambah Akbar lagi.

Konsolidasi Golkar mendatang, menurut Akbar, perlu mematangkan kesiapan Golkar menghadapi agenda politik ke depan, baik di tingkat pusat hingga ke daerah, melalui kepemimpinan yang baru

BACA JUGA: Pengacara Tersangka Korupsi Damkar Dibiayai Negara

Akbar sendiri, siap melibatkan diri kembali kendati bukan lagi dalam jajaran kepengurusan DPP, atau ikut bertarung merebut posisi JK sekarang.

"Saya punya keinginan yang ikhlas dan tulus untuk perbaiki Golkar ke depan, tapi saya memang tidak punya ambisi untuk menjadi ketua umum GolkarTapi kalau di jajaran penasihat saya siap," ujar Akbar blak-blakan

Hasil pengamatan Akbar menyebutkan, ada tiga alasan kenapa jajaran struktural partai di daerah tidak optimal memberikan dukungan kepada JKPertama, dalam konteks Golkar sambung Akbar, jajaran struktural di daerah tidak diikutkan dalam penetapan capres, padahal tahun 2014 lalu ikut menentukan melalui konvensiKemudian, daerah menilai penetapan capres dalam rapim tidak sesuai dengan prosedur organisasi,  dan yang terakhir, daerah tidak mendapat feedback yang memadai dalam hal logistik(ysd/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Megawati Nyontreng di Depan Rumah