BACA JUGA: UN Curang, 70 Sekolah Masuk Black List
Anggota Komite I DPD RI pemilihan Kaltim, Luther Kombong, saat dihubungi Kamis (15/4), menyebutkan, jika aspirasi pembentukan Kaltara sesuai dengan fakta di lapangan, sangat mungkin diteruskan menjadi usulan rapat paripurna DPD berikutnya."Saya yakin Kaltara diterima paripurna DPD, untuk kemudian diteruskan ke DPR RI dan diproses bersama pemerintah," kata Luther
Dijadwalkan, peninjauan tim DPD akan berlangsung selama 4 hari sejak tanggal 26 April 2010
BACA JUGA: Pasokan Listrik Jakarta Belum Aman
Adapun daerah yang ditinjau mulai dari Tarakan, Bulungan, dan NunukanBACA JUGA: Tadi Malam, Batam Sempat Black Out
"Kita harapkan, selain kepala daerah dan legislator daerah, hadir pula tokoh masyarakatKita diskusi, kalau ada syarat apa lagi yang kurang," jelasnya.Melihat dari antusiasme dan perjuangan masyarakat Kaltara yang sudah berlangsung lebih dari 8 tahun, Luther yakin seluruh syarat yang diamanatkan UU Pemerintahan Daerah sudah dipenuhiYang jadi tantangan terbesar saat ini, menurut dia, tak lain dari adanya kebijakan penghentian sementara pemekaran (moratorium) dari Presiden Susilo Bambang YudhoyonoLainnya, Kementerian Dalam Negeri juga tengah menggevaluasi seluruh daerah pemekaran baru yang lahir selama rentang waktu 10 tahun ini.
Daerah lain silakan moratorium, Kaltara tetap jalan, cetus LutherAlasannya, Susilo Bambang Yudhoyono sempat berjanji pada masyakat Kaltara pada saat kampanye pilpres lalu, bahwa provinsi yang terdiri dari Kabupaten Nunukan, Bulungan, Tana Tidung, Malinau, dan Kota Tarakan itu bakal segera terwujud bila dia terpilih lagi"Kalau nggak ada pilpres dan pileg tahun 2009 lalu, kemungkinan besar Kaltara sudah terbentukTapi DPD akan berjuang agar tahun ini juga Kaltara jadi provinsi," tegasnya lagi.
Pertimbangan lain Kaltara harus dibentuk dengan alasan kepentingan pemerintah sendiriSebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, harus diakui Pemerintah Provinsi Kaltim terkadang sulit melakukan pemerataan pembangunan di bagian utaraBelum soal posisi kabupaten/kota di Kaltara yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan FilipinaPenyelundupan barang sampai manusia, juga berbagai kegiatan illegal (fishing, mining, logging) masih sering ditemukan, karena pengamanan tidak maksimalDengan dibentuknya provinsi baru, diharapkan permasalahan itu lebih fokus untuk segera diselesaikan. (pra/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penumpang Panik, Berebut Keluar
Redaktur : Tim Redaksi