jpnn.com, OXFORD - Dewan Kota Oxford, Inggris, mencabut penghargaan kemanusiaan yang mereka berikan kepada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi. Perlakuan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya menjadi penyebabnya.
Apa yang terjadi di Myanmar dianggap berpotensi mencoreng reputasi Oxford sebagai pusat ilmu pengetahuan.
BACA JUGA: Sudah Setengah Juta Rohingya Terusir dari Myanmar
Karenanya, pekan ini semua anggota Dewan Kota secara bulat setuju menganulir penghargaan Freedom of the City untuk Suu Kyi.
"Kami tak mau reputasi Oxford rusak karena memberi penghargaan kepada pihak yang menutup mata terhadap kekerasan," ujar anggota dewan Mary Clarkson, seperti diberitakan Reuters, Rabu (4/10).
Suu Kyi selama ini dikritik karena tak berbuat apa-apa untuk melindungi etnis Rohingya yang dipersekusi militer dan penduduk sipil Myanmar.
BACA JUGA: Tak Bisa Mengungsi, Sehari-hari Cuma Makan Daun
Bahkan banyak yang menuntut semua penghargaan kemanusiaan yang didapat mantan aktivis pro-demokrasi itu dicabut.
Namun, sejauh ini baru Dewan Kota Oxford yang mengambil langkah tersebut.
BACA JUGA: Brexit Jadi Isu Panas Lagi, Politikus Muslim Ini Pemicunya
"Ketika PBB menyebut situasi di Myanmar sudah masuk kategori pembersihan etnis, Aung San Suu Kyi justru menyangkalnya. Dia juga mengabaikan laporan tentang kekerasan seksual terhadap perempuan Rohingya dengan menyebutnya sebagai pemerkosan palsu," lanjut Clarkson.
Suu Kyi juga terancam kehilangan penghargaan serupa dari Kota Sheffield, Inggris. Pasalnya, bulan lalu warga setempat membuat petisi untuk dewan kota meminta penghargaan tersebut dicabut.
Belakangan ini sejumlah institusi yang memiliki kaitan dengan Suu Kyi memang mulai menjauh. Mereka tak sudi lagi dihubungkan dengannya.
Pekan lalu, Universitas Oxford mencopot foto penasihat negara Myamnar itu dari dinding Kolese St Hugh. Suu Kyi adalah alumni universitas tertua di Inggris tersebut.
Sementara Unison, serikat buruh terbesar kedua Inggris, bulan lalu mengumumkan bahwa mereka telah membekukan gelar anggota kehormatan Suu Kyi. (reuters/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejahatan Myanmar Sudah Terbukti, DK PBB Harus Bertindak
Redaktur & Reporter : Adil