BACA JUGA: Setiap Mau Dikeruk, Buldoser Mati
Di satu lahan di Jakarta saja, bisa terdapat lima sertifikat dengan nama kepemilikan yang berbeda."Ini yang membuat kami surprise (terkejut)," kata Ganjar Pranowo, wakil ketua komisi II DPR di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (15/4)
BACA JUGA: DPR Dukung Pencopotan Bajuri
Tidak disangka, jika masalah itu merembet menjadi salah satu kerusuhan terbesar yang pernah terjadi di Jakarta.Ganjar menyatakan, modus kepemilikan tanah di Jakarta terlalu mudah, karena tidak memerlukan izin resmi BPN
BACA JUGA: Bajuri : Tragedi Priok Dinamika Lapangan
Oknum itu kemudian melakukan observasi, jika pemiliknya tidak mengawasi, maka dia mengajukan surat kepemilikan tanah"Bukan lewat jalur resmi, itu motifnya iseng saja," kata Ganjar.Setelah dimiliki tanah itu, maka terjadilah sengketa tanah di pengadilanOknum yang bersangkutan tinggal menghadapi proses gugatanJika beruntung, si oknum itu bisa memenangkan gugatan dan memiliki tanah itu"Kalau kalah, ya nothing to lose (tidak masalah, red), namanya juga iseng," ujarnya.
Menurut Ganjar, harus ada perubahan pengelolaan kepemilikan lahan oleh BPNSalah satu yang terpenting, harus dibuat sistem informasi pertanahanIni supaya pihak BPN, maupun pemilik tanah bisa mengetahui data kepemilikan lahan yang teregistrasi secara utuh dan akuntabel"Harus dibuat register, biar terdata dengan cepat," ujarnya.
:TERKAIT Hal yang paling menyedihkan, kata Ganjar, adalah terjadinya kerusuhan yang terjadi"Ini karena pemerintah DKI terlalu pede," kritik GanjarDi tingkat Satpol PP, tidak memungkinkan negosiator seperti halnya di kepolisianJustru, pemerintah DKI mengerahkan tekanan melalui ribuan satpol PP"Force (menekan, red) dengan orang banyak, justru ini pola pendekatan yang salah, ini seperti menjadi bangsa yang tidak berbudaya," lanjutnya tak kalah pedas.
Rencananya, Komisi II akan sesegera mungkin memanggil BPNKomisi II memerlukan penjelasan dari BPN, bagaimana solusi mereka atas masalah kepemilikan lahanKomisi II tidak akan memanggil Gubernur DKI, demi penjenjangan tugas dan fungsi yang lebih jelas"Biar teman-teman DPRD DKI yang merespon (pemanggilan Gubernur), kalau komisi II ikut, jadinya crowded (tidak jelas substansinya, red)," tandasnya
Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah juga khawatir Tragedi Priok yang dipicu sengketa lahan antara pemerintah dan warga, akan merebak di banyak daerah lainSebab, faktanya, berdasar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semester II 2009, aset-aset pemerintah di hampir seluruh provinsi masih banyak yang bermasalah
Karenanya, melalui Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) yang beranggotakan 11 orang, DPD siap mengambil peran aktif ikut mengawal proses mediasi sengketa lahan aset pemerintah yang ada di berbagai daerah"Intinya, Tragedi Priok tidak boleh terulang lagi," tegas Ketua PAP DPD Sudarsono, usai menerima pengaduan masyarakat Meruya terkait persoalan yang sama, di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin (15/4).
Menurut dia, seperti halnya kasus di Priok, masyarakat yang terlibat sengketa lahan dengan aset pemerintah di berbagai daerah, sebagian besar juga siap melakukan perlawananTermasuk, jika pemerintah setempat kembali melakukan upaya-upaya represif seperti yang dilakukan di Priok"Jika tak hati-hati, kasus Priok ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak daerah lain," tandas senator asal Jawa Timur tersebut(bay/ aj/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Makam Mbah Priok Cagar Budaya
Redaktur : Auri Jaya